Media Kampung, Jakarta – Mohamad Sohibul Iman resmi menduduki kursi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI setelah mengucapkan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Sohibul mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Hidayat Nur Wahid.

Pergantian tersebut menyusul pengunduran diri Hidayat dari jabatan Wakil Ketua MPR setelah ia mendapat penugasan sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Pelantikan Sohibul dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan MPR Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penetapan Wakil Ketua MPR RI masa jabatan 2024-2029. Dalam sumpahnya, Sohibul berjanji menjalankan kewajiban sebagai pimpinan MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Usai dilantik, Sohibul langsung menyinggung agenda kelembagaan yang tengah menjadi perhatian MPR, yakni proses pemilihan dan penetapan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ia mengatakan MPR telah menyiapkan tim verifikasi dan tim ad hoc untuk menangani proses pengisian posisi wakil presiden.

Menurut Sohibul, Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menyampaikan dua nama calon yang perlu melalui tahapan verifikasi. Sohibul juga mengungkapkan bahwa dirinya akan terlibat dalam tim verifikasi bersama tiga perwakilan Fraksi PKS. Tim tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

Sohibul menilai proses pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden harus dilakukan secara mendalam agar tidak memunculkan persoalan di kemudian hari. “Saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin, MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail, supaya nanti ke depan tidak ada persoalan, ya terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” kata Sohibul.

Selain proses verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Tim tersebut bertugas menyiapkan dokumen ketetapan MPR untuk proses pengangkatan wakil presiden baru.

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026). Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua BKSAP DPR RI.

PKS menyebut penugasan tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, termasuk memperjuangkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. PKS kemudian menunjuk Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman untuk melanjutkan posisi Hidayat di pimpinan MPR hingga akhir masa jabatan 2024-2029.