Media Kampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan penanganan dugaan penyadapan yang disebut turut menyasar lembaganya kepada aparat penegak hukum lain, dalam hal ini Bareskrim Polri. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/11).
“Terkait dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di luar terkait dengan kegiatan penyadapan, ini tentunya sudah menjadi ranah APH lain yang sudah saat ini berjalan. KPK tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh APH lain,” kata Taufik.
Pernyataan tersebut muncul setelah KPK disebut menjadi salah satu lembaga yang turut disadap oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain. Dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo, Polri menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Menurut keterangan Polri, penyadapan ilegal itu tidak hanya diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Penyadapan juga diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha, serta lembaga seperti KPK. Dugaan penyadapan tersebut mengarah ke makar.
Taufik juga menyinggung isu kebocoran informasi yang belakangan kerap dikaitkan dengan peristiwa penyadapan terhadap KPK. Ia mengakui isu kebocoran informasi memang kerap muncul, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Namun, dari sejumlah isu dan tudingan kebocoran, Taufik memastikan baru satu yang terverifikasi, yaitu kasus pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Dalam kasus itu, Pegawai KPK Setya Budi Dias Oktavianto ditetapkan sebagai tersangka.
“Sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu,” ujar Taufik.
Ia menegaskan, apabila ada informasi terkait perkara di internal KPK yang bocor, penanganannya akan dilakukan oleh KPK sendiri. “Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” kata Taufik.














