Media Kampung, Probolinggo – Pemerintah Desa Ngadisari bersama Lembaga Adat Tengger Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, menolak rencana pemanfaatan kawasan hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) untuk pembangunan hotel dan bangunan komersial lainnya. Penolakan itu disampaikan melalui surat pernyataan sikap tertanggal 10 November 2026.
Dalam pernyataan tersebut, kedua pihak meminta pemerintah mengevaluasi rencana pengembangan fasilitas pariwisata dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Mereka menyoroti pesatnya perkembangan pariwisata Bromo yang diikuti meningkatnya kebutuhan akomodasi dan sarana pendukung wisata.
Pemerintah desa dan lembaga adat mencermati adanya perubahan atau rencana perubahan fungsi zona tertentu menjadi zona pemanfaatan yang memungkinkan pengembangan fasilitas wisata, termasuk pembangunan hotel dan bangunan komersial lainnya. Menurut mereka, pembangunan fisik secara berlebihan di kawasan hutan berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan lingkungan.
Persoalan yang disoroti meliputi terganggunya keseimbangan ekosistem, meningkatnya risiko erosi, berkurangnya daya resap air, hingga ancaman banjir dan tanah longsor. Penilaian itu disampaikan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pernyataan sikap mereka.
Penolakan masyarakat Tengger tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembangunan hotel. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni hubungan masyarakat adat dengan tanah dan kawasan hutan yang telah menjadi bagian dari sejarah serta kehidupan mereka.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa tanah di wilayah Tengger secara administrasi dapat memiliki sertifikat atas nama perseorangan. Namun, masyarakat memandang tanah tidak semata-mata sebagai aset ekonomi. Menurut pernyataan itu, tanah juga merupakan bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.
Pandangan serupa berlaku terhadap kawasan hutan TNBTS. Meskipun berada dalam penguasaan negara dan dikelola pemerintah melalui kementerian yang membidangi kehutanan, kawasan tersebut dinilai memiliki keterikatan historis, sosial, dan adat dengan masyarakat Tengger.
Karena itu, pemerintah desa dan lembaga adat menilai perlindungan hutan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pengelola kawasan. Masyarakat adat dan desa penyangga juga harus dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan.
Mereka mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi mengancam kelestarian hutan merupakan persoalan bersama yang membutuhkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pernyataan sikap tersebut juga memuat sejumlah tuntutan yang disampaikan Pemerintah Desa Ngadisari dan Lembaga Adat Tengger kepada pemerintah.














