Media Kampung – Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana pengenaan service fee ekspor crude palm oil (CPO). Permintaan itu disampaikan karena produktivitas kebun pekebun rakyat sedang menurun akibat El Nino dan harga tandan buah segar (TBS) ikut melemah.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyatakan pekebun rakyat kini tertekan dari dua sisi, yaitu berkurangnya volume produksi dan turunnya harga jual. Menurut dia, dalam kondisi seperti ini pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit.

Darto menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan tertulis pada Senin, 16 November 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diklaim memperkuat tata kelola ekspor jangan sampai justru melemahkan kemampuan petani mempertahankan produksi.

Menurut POPSI, penurunan produktivitas diperkirakan mencapai 10-15 persen di sejumlah wilayah. Pelemahan harga TBS terlihat di beberapa daerah penghasil. Di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada di kisaran Rp 2.650 hingga Rp 3.400 per kg, dengan harga terendah di Labuhanbatu Utara sebesar Rp 2.650 per kg.

Di Kalimantan Barat, harga tertinggi TBS mitra plasma periode II November turun menjadi Rp 3.440,93 per kg dari sebelumnya Rp 3.484,85 per kg. Sementara di Riau, harga TBS mitra swadaya umur sembilan tahun turun menjadi Rp 3.719,99 per kg pada periode 11-17 November 2026.

Darto menilai penundaan service fee ekspor CPO merupakan langkah kehati-hatian agar kebijakan baru tidak menambah tekanan ekonomi pekebun. Ia meminta penerapan service fee ditunda sampai dampak El Nino mereda, produktivitas kebun mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik.

Selain menunda, POPSI meminta DSI membuka dasar perhitungan tarif per ton, komponen biaya layanan, proyeksi penerimaan, tujuan penggunaan dana, serta mekanisme audit dan pertanggungjawabannya. POPSI menilai penetapan service fee tidak boleh menjadi keputusan internal DSI, melainkan harus transparan dan melibatkan pemangku kepentingan lain.

POPSI juga meminta DSI melakukan kajian terbuka tentang dampak service fee terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, dan harga TBS di tingkat pekebun. Menurut Darto, persoalan ini bukan hanya menyangkut pendapatan pekebun hari ini, tetapi juga keberlanjutan produksi sawit nasional ke depan.