Media Kampung, Jakarta – Komisi III DPR RI kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Rapat dengar pendapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), menyoroti belum seragamnya aturan penyadapan, mulai dari kewajiban izin pengadilan, batas waktu pelaksanaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap aparat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pengaturan penyadapan perlu diperjelas menyusul kembali mencuatnya persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Menurut dia, penyadapan memang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah dan mendeteksi tindak kejahatan, tetapi kewenangan tersebut berpotensi mengancam hak privasi masyarakat bila tidak disertai batasan hukum yang tegas.
“Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,” kata Habiburokhman saat membuka rapat bersama Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti.
Habiburokhman menjelaskan, kewenangan penyadapan saat ini telah diatur dalam sejumlah undang-undang, di antaranya KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika. Namun, ketentuan tersebut belum memiliki prosedur yang seragam. Sebagian aturan mewajibkan izin pengadilan sebelum penyadapan dilakukan, sementara ketentuan lainnya memungkinkan tindakan tersebut tanpa izin pengadilan.
Selain persoalan perizinan, DPR juga menyoroti belum adanya keseragaman mengenai jangka waktu penyadapan. Kondisi itu dinilai membutuhkan pengaturan lebih terperinci agar kewenangan aparat tidak melampaui batas hukum.
“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono secara khusus mendorong agar mekanisme izin pengadilan dimasukkan ke dalam RUU Penyadapan. Bimantoro menilai keterlibatan pengadilan diperlukan untuk mengawasi penggunaan kewenangan penyadapan sekaligus memastikan ada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Dia mencontohkan potensi satu objek perkara disadap secara bersamaan oleh beberapa institusi penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan, semuanya harus melalui mekanisme izin dari pengadilan. Sehingga ada yang bertanggung jawab di sana,” kata Bimantoro.
Bimantoro juga mengingatkan, hasil penyadapan dapat memuat komunikasi dan data pribadi masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Karena itu, menurut dia, RUU tersebut perlu mengatur perlindungan terhadap informasi yang diperoleh aparat agar tidak disalahgunakan.














