Media Kampung, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden (wapres) yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri akan dipercepat. MPR menargetkan rapat paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wapres terpilih digelar pada Rabu, 2 Desember 2026.

Gibran resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026. MPR menerima surat pengunduran diri tersebut pada 20 November 2026 dan memiliki waktu 60 hari hingga 10 Januari 2027 untuk menyelesaikan proses. Namun, Muzani menyatakan bahwa percepatan diperlukan agar kekosongan jabatan tidak berlangsung lama.

“Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanggal 20 November, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Dalam rapat gabungan MPR yang digelar pada hari yang sama, diputuskan beberapa langkah strategis. Pertama, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Presiden kemudian memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat tersebut untuk mengajukan dua nama calon.

Kedua, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang akan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden. Selain itu, dibentuk pula tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR dan beranggotakan perwakilan fraksi-fraksi serta kelompok DPD.

Muzani menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Terkait asal-usul calon, Muzani menyebut UUD 1945 tidak merinci secara eksplisit, namun Presiden akan mempertimbangkan masukan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut membahas persiapan usulan calon wakil presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa para ketua umum diberi waktu satu minggu untuk berdiskusi di internal masing-masing.

“Dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua kan kalau PAN itu diserahkan kepada presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau,” kata Zulhas usai pertemuan.

Zulhas menegaskan bahwa PAN tidak akan mengajukan kadernya untuk posisi tersebut. Ia menyebut partainya cenderung mengusulkan sosok dari Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. “Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” tuturnya.

Prabowo dijadwalkan kembali mengumpulkan para ketua umum partai politik pada pekan berikutnya setelah rangkaian agenda dalam dan luar negeri selesai. Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi calon wakil presiden yang diajukan kepada MPR. Masyarakat diminta memberikan doa dan dukungan agar proses demokrasi di MPR berjalan lancar.