Media Kampung, Palembang – Herman Syah divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara narkotika jenis shabu seberat 3,097 gram. Putusan itu dibacakan pada Kamis.
Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam amar putusan, hakim juga menetapkan bahwa jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
Putusan dan barang bukti
Ketua majelis hakim Chandra Gautama SH MH menyebutkan Herman Syah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda Rp1 miliar. Bila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, denda itu diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa dua bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 3,097 gram dan satu kotak rokok merek Esse Double Pop.
Kronologi perkara menurut dakwaan
Dalam dakwaan JPU Kejari Palembang, David Erikson Manalu SH, perkara ini berawal pada Senin, 13 Juli 2026, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, Herman Syah disebut membeli dua bungkus shabu dari seseorang bernama Umik yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
Transaksi tersebut disebut berlangsung di Gang Sekolah Alam, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang, dengan harga Rp2,4 juta.
Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 18.00 WIB, Herman Syah diamankan anggota Satresnarkoba Polrestabes Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai lokasi yang diduga kerap digunakan untuk transaksi narkotika.
Saat penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus shabu di dekat terdakwa. Herman Syah lalu dibawa ke Polrestabes Palembang bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dasar hukum yang digunakan hakim
Majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Vonis ini menutup proses persidangan yang menilai perkara tersebut sebagai tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Informasi yang tersedia dalam sumber tidak memuat apakah terdakwa atau jaksa menyatakan sikap atas putusan tersebut.














