Media Kampung, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengusulkan lahan sekitar 15 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Usulan itu disampaikan Bupati Barito Timur Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Yamin, usulan ini didorong oleh kebutuhan pemerataan layanan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah, yang saat ini baru memiliki empat sekolah serupa. Ia menyebut wilayah DAS Barito belum memiliki Sekolah Rakyat, padahal cakupan wilayah di provinsi tersebut terbagi dalam beberapa zona dan masih ada empat kabupaten yang belum mendapat fasilitas serupa.
Yamin menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan Pemkab Barito Timur merupakan aset pemerintah daerah dengan luas sekitar 15 hektare. Lahan itu disebut memiliki kontur landai, sumber air bersih, dan akses yang baik, sehingga dinilai sesuai untuk pembangunan sekolah berasrama tersebut.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut usulan itu dan menegaskan bahwa pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Ia meminta pemerintah daerah segera melengkapi persyaratan administratif agar proses pengusulan dapat berlanjut.
Agus menyampaikan bahwa sertifikat lahan harus definitif atas nama pemerintah daerah dan dipisahkan sesuai luas tanah yang akan digunakan. Ia juga menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan nantinya akan memakai skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah.
“Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus,” kata Agus Jabo.
Dalam pertemuan itu, Agus juga menyebut pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun, dengan 100 sekolah disebut telah dibangun. Tahap berikutnya tengah disusun dengan mempertimbangkan penyesuaian kapasitas siswa.
Agus menjelaskan, Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung 2.500 siswa, naik dari target sebelumnya 1.000 siswa. Perubahan kapasitas itu berpengaruh pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan, sehingga usulan daerah seperti Barito Timur diupayakan masuk dalam tahapan berikutnya.
Pemerintah berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan Sekolah Rakyat pada 2027. Menurut Agus, yang terpenting saat ini adalah kelengkapan persyaratan lahan, terutama sertifikat kepemilikan yang jelas agar proses bisa ditindaklanjuti.
Selain pembangunan fisik, Sekolah Rakyat juga dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menyasar keluarga secara menyeluruh. Anak-anak akan memperoleh akses pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orang tua diarahkan mengikuti program pemberdayaan agar kemandirian ekonomi keluarga dapat meningkat.
“Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” ujar Agus.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Eskop, Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi Prasetyo, serta jajaran staf khusus dan tenaga ahli Wakil Menteri Sosial.














