Media Kampung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kontrak pengadaan jasa influencer yang dikaitkan dengan perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia. Dalam keterangannya, KKP menyebut kerja sama publikasi itu merupakan bagian dari upaya menyampaikan kebijakan, program, dan capaian kinerja kementerian kepada masyarakat.

KKP mengatakan publikasi menjadi salah satu tugas dan fungsinya, terutama untuk mendukung penyebaran informasi tentang program prioritas kementerian. Karena itu, KKP menjalankan strategi komunikasi multiplatform dengan melibatkan beragam kanal, mulai dari influencer hingga media massa cetak, televisi, dan digital.

KKP sebut kerja sama publikasi dilakukan multiplatform

Dalam penjelasannya, KKP menegaskan strategi komunikasi yang dipakai tidak bergantung pada satu kanal saja. Menurut kementerian, penggunaan influencer hanyalah salah satu bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.

KKP juga menyampaikan bahwa kolaborasi publikasi dijalankan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi. Dalam prosesnya, kementerian memanfaatkan jaringan distribusi dan kerja sama dengan sejumlah kreator konten yang memiliki karakteristik audiens berbeda.

Menurut KKP, perbedaan karakter audiens dan tingkat keterlibatan pengikut menjadi pertimbangan penting agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam.

Alasan pemilihan mitra publikasi

KKP menjelaskan bahwa pemilihan mitra publikasi mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Kriteria tersebut disebut disesuaikan dengan cakupan program KKP yang bersifat nasional.

Dengan pendekatan itu, kementerian berharap informasi mengenai kebijakan dan program prioritas dapat diterima masyarakat di berbagai daerah secara lebih efektif. KKP juga menyebut kerja sama dengan berbagai mitra publikasi diperlukan karena masyarakat memiliki preferensi yang berbeda dalam mengonsumsi informasi.

Dalam pernyataannya, KKP menegaskan menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama tersebut. Kementerian mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan komunikasi publik berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

ICW soroti paket pengadaan jasa influencer

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya sejumlah kontrak pengadaan jasa influencer yang dikaitkan dengan PT Rans Animasi Indonesia. Sorotan itu memunculkan perhatian publik terhadap pola pengadaan jasa publikasi di lingkungan KKP.

Menanggapi hal tersebut, KKP menekankan bahwa pelaksanaan publikasi pemerintah memang dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi, namun tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kementerian juga menempatkan evaluasi sebagai bagian dari tindak lanjut atas perhatian publik yang muncul.

Hingga keterangan resmi itu disampaikan, KKP menegaskan kembali bahwa kerja sama publikasi dilakukan untuk mendukung penyampaian informasi program prioritas kepada masyarakat secara lebih luas melalui berbagai kanal komunikasi.