Media Kampung – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan vape atau rokok elektrik sebagai haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Keputusan ini didasari pertimbangan kesehatan, dampak sosial, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun sosial. Dalam penjelasan fatwa, MUI menyebut vape membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Alasan MUI menetapkan vape haram

Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik bekerja dengan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup pengguna. Cairan itu dapat mengandung nikotin, gliserin, dan berbagai bahan perasa.

Penggunaan nikotin menjadi perhatian utama karena bersifat adiktif dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selain itu, MUI menilai keberadaan perangkat vape membuka peluang penyalahgunaan untuk mengonsumsi zat-zat terlarang, sehingga tidak hanya dipandang sebagai isu kesehatan pribadi, tetapi juga masalah sosial yang lebih luas.

Tiga ketentuan hukum dalam fatwa

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026:

  • Penggunaan vape dinyatakan haram.
  • Penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga haram.
  • Memproduksi dan memperjualbelikan vape turut dinyatakan haram.

Fatwa tersebut ditetapkan pada 6 November 2026 dan diharapkan menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda yang dinilai rentan terpapar tren penggunaan rokok elektrik.

Pesan MUI untuk masyarakat

MUI mendorong masyarakat untuk lebih memahami risiko penggunaan vape dan menjadikan pertimbangan kesehatan serta keselamatan diri sebagai hal penting. Dalam penjelasan yang disampaikan, perlindungan dari zat adiktif menjadi salah satu alasan utama mengapa penggunaan rokok elektrik dipandang tidak sejalan dengan upaya menjaga kemaslahatan.

Keputusan ini menambah sorotan terhadap tren vape yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang di kalangan pengguna muda. Di sisi lain, fatwa tersebut juga menegaskan posisi MUI bahwa persoalan rokok elektrik tidak bisa dilepaskan dari dampak kesehatan, lingkungan, dan potensi penyalahgunaan yang menyertainya.