Media Kampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyampaikan masukan kepada Komisi II DPR terkait revisi UU Pemilu. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, usulan yang dibawa pihaknya akan menyoroti beban kerja penyelenggara pemilu serta desain penyelenggaraan pemilu ke depan.

Afifuddin menyebut KPU masih menunggu agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR untuk membahas rencana revisi aturan tersebut. Dalam forum itu, KPU akan menyampaikan pandangan dari perspektif penyelenggara pemilu agar perubahan regulasi tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga kebutuhan teknis di lapangan.

Masukan KPU akan fokus pada beban kerja

Menurut Afifuddin, salah satu isu yang akan ditekankan adalah beban kerja penyelenggara pemilu. Ia berharap revisi UU Pemilu dapat mempertimbangkan beban tugas yang selama ini dihadapi KPU agar pelaksanaan pemilu berikutnya bisa dibuat lebih efektif dan tidak terlalu membebani penyelenggara.

Selain soal beban kerja, KPU juga akan menyampaikan pandangan mengenai desain penyelenggaraan pemilu. Afifuddin menilai, penataan ulang desain pemilu perlu dibahas agar penyelenggaraan di masa depan bisa lebih ringan dan efisien dari sisi pelaksanaan.

KPU merespons wacana penambahan komisioner

Terkait wacana penambahan jumlah komisioner, Afifuddin mengatakan KPU akan mengikuti ketentuan yang nantinya diatur dalam undang-undang. Menurut dia, KPU pada prinsipnya siap menjalankan apa pun yang ditetapkan dalam hasil revisi UU Pemilu.

Ia juga menegaskan bahwa tidak semua urusan pemilu berada di tangan KPU semata. Karena itu, menurut dia, perubahan regulasi perlu dilihat secara menyeluruh agar pembagian peran antarpenyelenggara dan desain sistem pemilu tetap berjalan sesuai kebutuhan.

Pernyataan Afifuddin disampaikan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 November 2026.