Media Kampung – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus menjadi perhatian seluruh ekosistem digital, menyusul penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Pernyataan itu disampaikan Meutya usai menerima penghargaan inisiasi kebijakan pelindungan anak di ruang digital dari Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Penghargaan tersebut diberikan atas peran Meutya dalam pembentukan PP TUNAS yang dinilai memperlihatkan keseriusan pemerintah menjaga anak-anak Indonesia di ruang siber.
Fokus perlindungan tidak hanya media sosial
Meutya menjelaskan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan membatasi akses ke media sosial. Menurut dia, risiko juga muncul di gim daring, perdagangan elektronik, dan berbagai layanan digital lain yang berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak.
Karena itu, PP TUNAS mengusung prinsip yang menekankan kesiapan anak, dengan pesan “Tunggu Anak Siap”. Melalui pendekatan tersebut, platform digital diharapkan tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna anak.
Dalam keterangannya, Meutya menyebut jumlah anak Indonesia di bawah usia 16 tahun mencapai sekitar 70 juta. Ia menilai besarnya populasi tersebut menuntut perhatian lebih dari pelaku industri digital agar fitur dan produk yang disediakan memiliki mekanisme pelindungan sesuai usia dan tingkat kesiapan anak.
Risiko kesehatan mental ikut disorot
Selain aspek keamanan digital, Meutya juga menyinggung dampak ruang digital terhadap kesehatan mental anak. Ia mengutip data Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan yang disebut menunjukkan sekitar 363 ribu anak usia 7-17 tahun mengalami gejala depresi dan 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan.
Menurut Meutya, temuan itu menjadi pengingat bahwa risiko di ruang digital tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan teknologi. Paparan konten berbahaya, perundungan di media sosial, perjudian daring, penggunaan layanan digital berlebihan, hingga kecanduan gim disebut sebagai persoalan yang dapat berdampak pada kesehatan dan masa depan generasi muda.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah dokter dan pakar telah menyampaikan masukan mengenai tantangan yang dihadapi anak, mulai dari kesulitan berkonsentrasi, hambatan belajar, sampai perundungan di media sosial.
Pendekatan berbasis risiko
Meutya menyebut PP TUNAS berbeda dari kebijakan pembatasan usia di Australia karena memakai pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach. Artinya, penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik dan tingkat risiko layanan terhadap anak, bukan hanya jenis platform yang digunakan.
Dengan pendekatan itu, cakupan regulasi tidak terbatas pada media sosial, melainkan dapat menjangkau berbagai layanan digital yang dinilai memiliki potensi risiko bagi anak. Pemerintah berharap mekanisme tersebut membuat pelindungan anak di ruang digital menjadi lebih menyeluruh dan lebih sesuai dengan karakter layanan digital yang terus berkembang.
PP TUNAS sendiri menjadi salah satu kebijakan yang menempatkan pelindungan anak sebagai bagian penting dari tata kelola sistem elektronik. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini diarahkan untuk mendukung kesiapan Indonesia menghadapi agenda jangka panjang, termasuk visi Indonesia Emas 2045.














