Media Kampung, Bangka Belitung – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung membongkar praktik penyalahgunaan BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite. Dalam pengungkapan kasus selama dua minggu terakhir, polisi menyita 15.622 liter atau 15,6 ton BBM bersubsidi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka.

Direktur Reskrimsus Polda Babel Kombes Pol. Dwi Agung Setiyono mengatakan ada 11 laporan polisi yang masuk terkait kasus tersebut. Dari jumlah itu, delapan laporan ditangani Subdit Tipiter Polda Babel.

Modus pembelian berulang di SPBU dan SPBN

Dwi menjelaskan, para tersangka diduga melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang di sejumlah SPBU. Setelah ditampung, BBM itu dijual kembali dengan harga lebih mahal.

Untuk perkara yang diungkap pada 27 Oktober 2026, polisi menangkap lima tersangka di tiga lokasi berbeda, yakni Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Mereka disebut menggunakan pola pembelian berulang di SPBU lalu menampung hasilnya untuk dijual kembali.

Kelima tersangka itu masing-masing berinisial SA, AH, EA, SU, dan H. Tiga di antaranya disebut berperan sebagai pengerit, sementara dua lainnya sebagai penampung.

Kasus lainnya diungkap pada 2 November 2026. Dalam perkara ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyalahgunakan biosolar dengan memanfaatkan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Polisi mengamankan 8.000 liter biosolar dari kasus tersebut.

Tiga tersangka itu berinisial AG, AN, dan IR. Menurut Dwi, AG merupakan nelayan yang mengambil BBM di SPBN, sedangkan AN dan IR berperan sebagai pengerit.

Ancaman pidana

Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana.

Dwi menyebut para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp60 miliar.

Pengungkapan ini menunjukkan masih adanya penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di Bangka Belitung, terutama melalui pola pembelian berulang dan penampungan sebelum dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.