Media Kampung, Jakarta – Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk mengawal pemulihan kondisi dan keberlanjutan hak belajar anak-anak di Rumah Tahfiz Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, yang menekankan bahwa para peserta didik perlu mendapat perlindungan dan jaminan keberlanjutan pendidikan.

Kamaruddin mengatakan jajaran kantor Kemenag di daerah sudah turun ke lapangan dan berkoordinasi untuk menyampaikan laporan kepada pusat. Menurut dia, langkah lanjutan akan difokuskan pada upaya yang produktif agar para santri tetap mendapat pembinaan, baik dari sisi pendidikan maupun kondisi psikologis mereka.

Ia menegaskan bahwa seluruh anak yang sedang menempuh pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, memiliki hak atas rasa aman. Dalam pandangannya, perlindungan terhadap anak didik harus menjadi perhatian bersama agar masa depan pendidikan mereka tidak terganggu oleh situasi yang terjadi di lembaga tempat mereka belajar.

Kamaruddin juga menyebut lembaga tersebut belum memiliki izin operasional pendidikan pesantren atau IJOP, sehingga belum tercatat sebagai pesantren binaan Kementerian Agama. Meski begitu, ia menegaskan status administratif itu tidak mengubah tanggung jawab moral negara untuk tetap melindungi anak-anak yang belajar di sana sebagai warga bangsa.

Menurut Kamaruddin, regulasi kepesantrenan memang mensyaratkan sejumlah unsur administratif dan rukun pesantren, atau arkanul ma’had, untuk dapat diproses secara resmi. Unsur yang dimaksud antara lain keberadaan kiai, masjid, asrama, dan kurikulum pengajaran yang terstandar. Verifikasi dan pendaftaran diperlukan agar negara dapat memberikan fasilitasi, pengawasan, dan jaminan mutu pendidikan secara optimal.

Di sisi lain, para santri putri di ponpes tersebut disebut mengalami trauma setelah penggerebekan yang dilakukan aparat gabungan Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah pada 27 Oktober 2026 pukul 03.20 WIB. Peristiwa itu kemudian berujung pada pencopotan Kapolres Sukoharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, dari jabatannya.

Dengan kondisi itu, Kemenag menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan anak-anak yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan hak pendidikan mereka. Kementerian juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses pembinaan dan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan anak.