Media Kampung, Cilegon – Pemerintah Kota Cilegon akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Robinsar-Fajar. Langkah ini diambil menyusul kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, mengatakan RPJMD memang dirancang untuk periode lima tahun, namun dalam perjalanannya pemerintah daerah kerap menghadapi dinamika anggaran yang tidak selalu sama dengan asumsi awal penyusunan dokumen.
“RPJMD tetap kita evaluasi. Jabatan Wali Kota kan selama lima tahun, dan dalam perjalanannya kita memang banyak tantangan, salah satunya adalah pengurangan TKD dari pusat. Sehingga, apa yang menjadi prioritas tetap kita laksanakan, namun dengan penyesuaian,” kata Aziz di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (4/11/2026).
Aziz menegaskan, peninjauan ulang RPJMD memang dimungkinkan oleh regulasi yang berlaku. Menurut dia, Pemkot Cilegon tidak akan menghapus program unggulan maupun janji politik yang telah dicanangkan, melainkan menyesuaikan besaran target agar tetap rasional dengan kemampuan keuangan daerah.
Penyesuaian itu, kata Aziz, lebih difokuskan pada kuantitas atau volume program, bukan pada jenis programnya. Ia mencontohkan, target yang semula disusun dengan asumsi 100 dapat disesuaikan menjadi 80 apabila kondisi fiskal mengharuskannya.
Koordinasi terkait penyesuaian tersebut juga terus dilakukan bersama Bapperida dan BPKPAD. Untuk sektor pendidikan, realisasi kenaikan tunjangan guru disebut sudah berjalan. Sementara itu, penyesuaian pada operasional RTRW masih diupayakan secara bertahap selama masa kepemimpinan yang masih tersisa.
Aziz juga menyebut proyek-proyek infrastruktur skala besar seperti Jalur Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari tetap menjadi prioritas. Namun, pelaksanaannya akan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah, termasuk pada sisi volume pembangunan maupun pembebasan lahan.
“Proyek besar seperti JLU tetap berjalan. Hanya saja dari sisi volume pembangunan atau pembebasan lahannya kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Semua kegiatan tersebut terus berproses di dalam RPJMD,” ujarnya.
Dengan penyesuaian itu, Pemkot Cilegon berupaya menjaga agar target pembangunan tetap berjalan tanpa melampaui kapasitas fiskal daerah setelah adanya pemangkasan TKD.














