Media Kampung – Istana Kepresidenan menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat masuk kategori perbuatan yang mengarah ke makar. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menanggapi penetapan tiga tersangka dalam kasus yang disebut melibatkan penyadapan tanpa prosedur.

Prasetyo menyebut tindakan seperti penyadapan ilegal, penghilangan barang bukti elektronik, dan illegal access terhadap kepala negara bukan perkara biasa karena menyangkut keamanan pimpinan negara serta kepentingan nasional. Menurut dia, informasi sensitif yang berkaitan dengan kepala negara dapat berdampak pada keselamatan dan kedaulatan bangsa.

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinan atas perkembangan kasus tersebut. Atas nama Presiden, Prasetyo menyebut pihak Istana menilai dinamika yang terjadi merupakan hal yang memprihatinkan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain. Ketiganya disebut berinisial LSP, ASN, dan EH.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan ketiganya diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan LSM. Asep juga mengungkap dugaan penyadapan itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dugaan pelanggaran yang tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga menyentuh aspek keamanan negara. Namun, status hukum para tersangka dan proses penyidikan selanjutnya tetap berada di tangan aparat penegak hukum.