Media Kampung, Bondowoso – Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) Agroforestri. Kesepakatan ini memberikan akses legal bagi masyarakat di enam desa Kecamatan Ijen untuk mengelola hutan produksi menjadi lahan pertanian bernilai ekonomis tanpa meninggalkan fungsi kelestarian hutan.

Administrator Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menjelaskan bahwa skema PKS Agroforestri menggabungkan pemanfaatan tanaman pertanian dan perkebunan (agro) dengan tanaman kehutanan (forestri). Tujuannya memberikan kepastian ekonomi bagi warga desa sekaligus menjaga kelestarian dan fungsi hutan di wilayah Ijen.

“Melalui PKS Agroforestri ini, masyarakat di enam Desa, Kecamatan Ijen bisa sejahtera karena mendapatkan nilai ekonomis dan fungsi serta kelestarian hutan di wilayah Ijen Bondowoso tetap terjaga dengan baik,” ujar Munir, sapaan akrab Misbakhul Munir, Selasa, 3 November 2026.

Menurut Munir, keberadaan PKS juga membuka akses masyarakat pengelola lahan hutan produksi terhadap bantuan pupuk bersubsidi dari Pemkab Bondowoso. PKS menjadi syarat sekaligus payung hukum bagi warga terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi melalui sistem E-RDKK yang memuat data by name, by address, dan by object.

Untuk mencegah konflik antarmasyarakat pengelola lahan hutan produksi, Perhutani melakukan pengukuran dan pendataan luas lahan. Regulasi yang berlaku membatasi pengelolaan lahan hutan produksi maksimal dua hektare per masyarakat. Total luasan hutan di wilayah Ijen sekitar 13 ribu hektare, terdiri dari 6 ribu hektare hutan produksi dan 7 ribu hektare hutan lindung.

Bagi masyarakat yang telah mengelola lahan hutan produksi melebihi batas maksimal, Munir menyatakan diberlakukan kebijakan pemutihan agar tidak menimbulkan gejolak sosial. “Kebijakan pemutihan yaitu masyarakat desa pengelola lahan hutan produksi tidak boleh menambah luasan lahan yang dikelola,” tambahnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, David Duarsa Palapa, menilai PKS Agroforestri yang disepakati Perhutani dan Pemkab Bondowoso merupakan langkah konkret dan strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi hutan.

“Untuk itu, Kejaksaan mengingatkan optimalisasi PKS Agroforestri, transparansi dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, serta Perhutani, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), dan masyarakat Ijen mematuhi hak serta kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan kerja sama,” kata Kajari David Palapa.