Media Kampung, Jakarta – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI mengkaji peluang penerapan fast track legislation atau mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk merespons kebutuhan hukum yang mendesak. Namun, percepatan itu disebut tetap harus menjaga kualitas substansi, tahapan pembentukan, dan partisipasi masyarakat.

Kajian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (31/10/2026). Forum itu menghadirkan akademisi, pakar hukum, dan pemangku kepentingan untuk membahas peluang serta prasyarat penerapan mekanisme legislasi cepat di Indonesia.

Percepatan dianggap perlu untuk kondisi tertentu

Kepala BK Setjen DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan, mekanisme legislasi cepat dibutuhkan dalam kondisi tertentu yang memerlukan kehadiran undang-undang dalam waktu singkat. Menurut dia, tidak semua kebutuhan hukum dapat menunggu proses pembentukan undang-undang melalui mekanisme reguler.

Bayu menjelaskan bahwa sejumlah negara telah mengadopsi prosedur penyusunan undang-undang dengan fast track legislation. Karena itu, ia menilai skema serupa dapat menjadi salah satu opsi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, terutama ketika ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa menunggu lama.

Harus ada indikator yang jelas

Meski demikian, Bayu menekankan perlunya indikator dan kriteria yang tegas agar mekanisme tersebut tidak digunakan sembarangan. Beberapa kondisi yang dapat dipertimbangkan antara lain pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki tenggat waktu, ratifikasi perjanjian internasional yang perlu segera diberlakukan, serta perubahan terbatas untuk memperbaiki kesalahan redaksional, rujukan, atau lampiran undang-undang.

Ia juga menyebut mekanisme cepat dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang menyangkut urgensi nasional dan membutuhkan respons legislasi segera. Menurutnya, penentuan kriteria tersebut penting agar prosedur ini hanya dipakai untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak.

Partisipasi publik tetap berjalan

Bayu menegaskan bahwa prosedur cepat tidak berarti menghapus tahapan pembentukan undang-undang. Yang berubah adalah waktu pengerjaan setiap tahap yang dibuat lebih singkat.

Salah satu usulan dalam kajian itu adalah pembahasan RUU melalui prosedur cepat dibatasi paling lama satu masa sidang. Dengan begitu, percepatan diharapkan tidak mengurangi substansi rancangan undang-undang maupun partisipasi publik.

"Tidak ada yang berubah dari segi substansi rancangan undang-undang. Yang kita lakukan adalah mempercepat proses tiap tahapan. Partisipasi juga tetap diatur. Fast track tidak sama sekali menjadikan kualitas atau mutu undang-undang itu turun. Yang kita pangkas adalah jangka waktu pembahasannya," ujar Bayu.

Ia menambahkan, penyusunan naskah akademik, kajian berbasis bukti, dan pelibatan masyarakat tetap harus menjadi bagian dari proses legislasi. Karena itu, percepatan pembahasan justru menuntut para pihak yang terlibat bekerja lebih efektif tanpa mengurangi ketelitian dalam merumuskan substansi regulasi.

Dalam kajian yang dibahas di UGM itu, fast track legislation diposisikan sebagai opsi prosedural untuk situasi terbatas, bukan sebagai pengganti mekanisme pembentukan undang-undang yang berlaku saat ini. Dengan penentuan syarat yang jelas, mekanisme ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan hukum yang mendesak tanpa mengorbankan kualitas produk legislasi.