Media Kampung – Negara federal adalah bentuk negara yang membagi kewenangan secara konstitusional antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Dalam model ini, pusat dan daerah sama-sama memiliki wewenang yang dijamin konstitusi, sehingga pembagian kekuasaan tidak sekadar bersifat administratif.
Haryadi dari Lab45 dalam catatannya bertajuk Negara Federal Itu menjelaskan bahwa federalisme bertumpu pada dua prinsip utama: self-rule atau pemerintahan sendiri, dan shared-rule atau pemerintahan bersama. Menurut dia, keduanya menjadi dasar bagi sistem yang berupaya menjaga persatuan tanpa menghapus identitas daerah.
Self-rule dan shared-rule dalam federalisme
Dalam penjelasan Haryadi, self-rule mengacu pada otonomi negara bagian untuk mengurus urusan internalnya sendiri. Sementara itu, shared-rule berarti ada kebijakan bersama yang ditentukan oleh pemerintah federal untuk kepentingan yang lebih luas. Dengan demikian, federalisme menempatkan dua tingkat pemerintahan dalam relasi yang saling melengkapi.
Pembagian ini juga dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terpusat seluruhnya di tangan pemerintah pusat. Di saat yang sama, daerah tetap memperoleh ruang untuk mengatur kepentingannya sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Dua pola pembentukan negara federal
Haryadi menjelaskan, pembentukan negara federal dapat dipahami melalui dua pola, yaitu coming together dan holding together. Pola pertama terjadi ketika wilayah atau entitas politik yang sebelumnya terpisah memilih bergabung dan menyerahkan sebagian kewenangan untuk membangun pertahanan, pasar, dan pemerintahan bersama.
Amerika Serikat, Swiss, dan Australia disebut sebagai contoh perkembangan federalisme klasik dalam pola coming together. Adapun pola holding together berangkat dari kebutuhan menjaga keutuhan negara dengan cara membagi kekuasaan agar keragaman dapat diakomodasi dan risiko perpecahan dari dalam dapat diredakan.
Dalam pola ini, Haryadi menyinggung pengalaman India dan Belgia, serta desentralisasi luas di Spanyol. Meski latar belakangnya berbeda, kedua pola tersebut sama-sama menempatkan perundingan politik sebagai dasar pembagian kewenangan.
Persatuan tanpa peleburan
Haryadi menekankan bahwa federalisme tidak dimaksudkan untuk melebur semua identitas menjadi satu bentuk yang seragam. Yang dibutuhkan, menurut dia, adalah persatuan yang dibangun melalui pengakuan atas perbedaan.
Karena itu, negara federal kerap dipahami sebagai desain kelembagaan untuk membatasi kekuasaan, mengakomodasi keragaman, dan membagi tanggung jawab pemerintahan di negara yang besar. Dalam kerangka ini, persatuan dijaga bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan mengatur pembagian wewenang secara jelas dan konstitusional.
Ciri utama negara federal
Salah satu ciri penting negara federal adalah kewenangan yang dijamin konstitusi. Konstitusi menetapkan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah federal, urusan yang menjadi kewenangan negara bagian, serta bidang yang dijalankan bersama.
Ciri lain yang disebut Haryadi adalah adanya kewenangan fiskal dan tanggung jawab regional. Negara bagian memiliki ruang tertentu dalam mengelola penerimaan, anggaran, dan belanja publik. Dengan begitu, daerah tidak sepenuhnya bergantung pada pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.
Kerangka seperti ini membuat negara federal berbeda dari sistem yang hanya menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali tunggal. Dalam federalisme, pembagian kekuasaan justru menjadi alat untuk menjaga stabilitas politik dan merawat keberagaman dalam satu negara.














