Media Kampung, Bekasi – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa penertiban kendaraan over dimension over load (ODOL) menjadi bagian penting dari pengelolaan lalu lintas yang tengah dikawal pemerintah. Ia menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama.

AHY menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi, Jumat. Menurut dia, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih tidak hanya berpotensi memicu kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya dapat dipertahankan lebih lama melalui program preservasi.

“Karena kendaraan-kendaraan tersebut tentunya bisa menimbulkan kecelakaan, keselamatan sekali lagi tidak ada yang lebih penting dari keselamatan. Tapi yang kedua juga merusak jalan,” kata AHY.

Ia menambahkan, kendaraan ODOL dapat memperpendek usia pakai infrastruktur jalan. Karena itu, penertiban diperlukan agar pemeliharaan dan preservasi jalan yang sudah dilakukan pemerintah tidak cepat kehilangan manfaat.

Selain penertiban ODOL, pemerintah juga terus melanjutkan preservasi dan pemeliharaan infrastruktur, serta pembangunan jalan dan jembatan. AHY menyebut langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberi kenyamanan bagi masyarakat.

Sebelumnya, AHY menargetkan kebijakan Zero ODOL berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari biaya distribusi yang berpotensi meningkat bagi pelaku usaha, kesejahteraan pengemudi angkutan barang, hingga praktik pungutan liar di sektor angkutan barang.

Untuk menjawab tantangan itu, Kemenko IPK telah merumuskan sembilan rencana aksi nasional. Langkah-langkah tersebut mencakup integrasi pendataan angkutan barang dengan sistem elektronik, pengawasan pencatatan dan penindakan, penetapan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan daya saing distribusi logistik, pemberian insentif dan disinsentif bagi badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri, hingga kajian pengukuran dampak kebijakan.

Rencana aksi itu juga memuat penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, deregulasi dan harmonisasi peraturan, serta pembentukan komite kerja untuk mendorong percepatan pengembangan konektivitas nasional sebagai delivery unit lintas sektor.