Media Kampung, Serang – Pemerintah Kabupaten Serang mendorong reformasi birokrasi dengan menekankan aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja lebih responsif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah meminta pejabat di lingkungan pemerintah daerah tidak sekadar menunggu arahan atasan ketika muncul persoalan di lapangan. Menurut dia, perubahan pola kerja aparatur menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki layanan publik dan mempercepat penyelesaian masalah warga.

Respons cepat dan inisiatif jadi perhatian

Zakiyah menilai pejabat, termasuk camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perlu memiliki inisiatif dalam membaca risiko serta segera mencari solusi sebelum persoalan berkembang lebih besar. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan perubahan struktur organisasi atau pergantian pejabat.

Dalam pandangannya, budaya kerja yang menempatkan tanggung jawab, integritas, dan kecepatan pelayanan sebagai prioritas harus dibangun secara konsisten di internal pemerintahan daerah. Karena itu, pejabat diminta peka terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak membiarkan warga menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penyelesaian.

Zakiyah juga menegaskan pentingnya mitigasi risiko dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia meminta pejabat tidak menunggu masalah menjadi besar baru kemudian ditangani.

Penegasan soal integritas dan jabatan

Selain menekankan responsivitas, Bupati Serang juga menyoroti pentingnya integritas dalam proses birokrasi. Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan dalam rotasi, mutasi, maupun promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Zakiyah meminta masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan dugaan praktik semacam itu agar dapat ditindaklanjuti. Sikap ini, menurut dia, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengelolaan ASN.

Manajemen talenta untuk perbaikan tata kelola ASN

Sejalan dengan dorongan reformasi birokrasi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang, Iskandar Nordat, mendorong penerapan manajemen talenta sebagai instrumen penguatan tata kelola ASN.

Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah perlu menggeser pola pengelolaan pegawai dari pendekatan administratif menuju sistem yang mengutamakan kompetensi, potensi, dan kinerja. Melalui manajemen talenta, pemerintah daerah dapat memetakan kemampuan ASN, mengembangkan pegawai berpotensi tinggi, serta menyiapkan calon pemimpin untuk kebutuhan organisasi di masa depan.

Ia menilai pendekatan tersebut tidak hanya membantu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, tetapi juga mendukung keberlanjutan kepemimpinan di lingkungan pemerintahan daerah.

Iskandar menambahkan, sistem informasi yang terintegrasi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN. Pemkab Serang, kata dia, mengacu pada ketentuan perundang-undangan dalam mendorong perbaikan tata kelola tersebut.