Media Kampung – CILEGON – DPRD Kota Cilegon mendesak pemerintah daerah segera mencairkan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang belum dibayar selama tiga bulan. Pembayaran diminta dilakukan setelah proses evaluasi dan revisi anggaran rampung agar para guru tidak perlu menunggu lebih lama.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, mengatakan pihaknya telah berupaya mempercepat proses itu melalui komunikasi dengan gubernur. Namun, dalam prosesnya, dokumen yang diperlukan saat itu disebut belum diterima pihak gubernur.
Menurut Fauzi, kondisi tersebut menunjukkan ada persoalan administrasi yang perlu segera diselesaikan agar tidak berdampak lebih jauh terhadap pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu. Ia menyebut evaluasi gubernur telah keluar sejak pekan lalu, dan hasil revisi anggaran kemudian ditargetkan dikirimkan kembali agar dapat segera digunakan.
“Harapan kami dari Fraksi Gerindra, ketika anggaran sudah bisa digunakan, tolong segera didistribusikan. Dibayarkan langsung, jangan sampai para guru harus menunggu lagi,” ujar Fauzi, Selasa (27/10/2026).
Ia menegaskan, pembayaran gaji merupakan hak para guru yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran rampung, pemerintah diminta tidak kembali menunda realisasi pembayaran.
Fauzi juga menyoroti perencanaan anggaran belanja pegawai yang dinilai perlu diperbaiki. Menurut dia, kebutuhan pembayaran gaji seharusnya direncanakan matang sejak awal tahun anggaran agar tidak bergantung pada penyelesaian anggaran perubahan.
Berdasarkan pengamatannya, ada penganggaran gaji pegawai yang hanya dialokasikan untuk delapan hingga sepuluh bulan dalam anggaran reguler, sementara kebutuhan bulan-bulan berikutnya diharapkan ditutup lewat anggaran perubahan. Pola itu, kata Fauzi, berisiko menimbulkan persoalan jika pembahasan dan pengesahan anggaran perubahan terlambat.
“Harapan saya, untuk para guru tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji. Pemerintah harus benar-benar merencanakan anggaran. Kalau bisa, anggaran untuk gaji guru sejak awal sudah dialokasikan selama 12 bulan penuh,” tegasnya.
Fauzi menambahkan, keterlambatan anggaran perubahan dapat berdampak pada ketersediaan anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai, termasuk guru PPPK paruh waktu. Karena itu, koordinasi antara dinas terkait dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu diperkuat dalam menyusun kebutuhan belanja pegawai selama satu tahun anggaran.
Ia juga mengingatkan agar persoalan keterlambatan pembayaran gaji tidak kembali terjadi pada tahun anggaran 2027. Menurut dia, pembahasan anggaran reguler tahun depan direncanakan mulai November, dan momentum itu perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi perencanaan anggaran, khususnya alokasi belanja pegawai dan pembayaran gaji guru.













