Media Kampung – Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa tentang sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan penting untuk memperkuat kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran pendidikan. Menurut dia, langkah itu diperlukan karena masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan bangunan dan kekurangan fasilitas dasar.
Ulum mengatakan, usulan Raperda tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat dan hasil pengawasan Komisi II DPRD saat mengunjungi sejumlah sekolah. Dari kunjungan itu, DPRD menemukan persoalan mulai dari ruang kelas yang rusak hingga keterbatasan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dan perpustakaan.
“Kalau belum tertuang dalam Perda, pembangunan sarana prasarana sekolah hanya menjadi salah satu prioritas yang bersaing dengan kebutuhan lain. Tetapi kalau sudah menjadi Perda, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang kita sepakati,” kata Ulum, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu memiliki peta kebutuhan sarana pendidikan yang jelas, mulai dari kondisi bangunan, tingkat kerusakan, fasilitas pendukung, hingga kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selama ini, pembangunan dan perbaikan sekolah juga masih mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) dari APBN.
Melalui Raperda itu, DPRD ingin memperkuat peran APBD Kabupaten Serang dalam membiayai kebutuhan infrastruktur pendidikan. Saat ini, DPRD masih mengumpulkan data kondisi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas, besaran anggaran tahunan, dan target waktu penyelesaian. DPRD juga akan membahas prioritas pembangunan dalam Raperda, termasuk perbaikan gedung sekolah, pemenuhan fasilitas MCK, perpustakaan, serta kebutuhan ruang kelas baru.
Ulum menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya membangun gedung. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas pendukung memadai agar proses belajar mengajar berjalan optimal.
Selain itu, DPRD mempertimbangkan kebutuhan ruang kelas baru (RKB) dan kemungkinan pembangunan unit sekolah baru (USB). Penentuan kebutuhan itu akan mengacu pada daya tampung sekolah, jumlah lulusan, pertumbuhan penduduk, dan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah.
Untuk tingkat SD, Ulum menilai penambahan ruang kelas lebih mungkin menjadi prioritas dibandingkan pembangunan sekolah baru. Sementara itu, pembangunan SMP baru masih terbuka jika daya tampung sekolah yang ada tidak mampu menampung lulusan SD di suatu kecamatan atau akses menuju sekolah terlalu jauh.













