Media Kampung – Kehadiran Joko Widodo sebagai saksi korban dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazahnya kembali menjadi sorotan menjelang agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengamat kebijakan umum hukum dan politik, Damai Hari Lubis, menilai urutan pemeriksaan saksi perlu dipahami berdasarkan ketentuan KUHAP baru.
Dalam tulisan berjudul Jokowi Pasti Hadir Jo KUHAP Baru dan Fungsi Asas Kebenaran Materil, Damai membahas kewenangan jaksa penuntut umum dalam menentukan urutan saksi yang dihadirkan di persidangan. Ia juga menyinggung komitmen Jokowi untuk memberikan keterangan ketika dijadwalkan secara resmi.
Damai berpendapat, saksi korban tidak harus selalu diperiksa pada urutan pertama. Menurut dia, jaksa dapat membangun rangkaian pembuktian melalui keterangan saksi-saksi lain sebelum menghadirkan korban untuk menerangkan dampak yang dialaminya.
"JPU menggunakan strategi membangun konstruksi perkara dari luar ke dalam," tulis Damai dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan, strategi itu dilakukan dengan mendahulukan saksi yang berkaitan dengan peristiwa yang didakwakan. Setelah rangkaian keterangan disampaikan, saksi korban dapat dihadirkan untuk memberi penjelasan mengenai kerugian yang diklaim dialaminya.
"Barulah pihak korban (dalam hal ini Jokowi) dihadirkan untuk mengonfirmasi dampak kerugian immaterial yang dialaminya," tulisnya.
Pembahasan Damai merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 210 ayat (3) menyatakan urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. Sementara itu, ayat (4) mengatur bahwa penuntut umum mengajukan saksi, ahli, dan alat buktinya terlebih dahulu sebelum pihak terdakwa mengajukan pembuktian.
Ketentuan tersebut memberi dasar bagi penuntut umum untuk menyusun urutan saksi yang akan diperiksa. Namun, pasal itu tidak secara khusus mewajibkan saksi korban ditempatkan pada akhir pemeriksaan maupun menetapkan bahwa Jokowi harus bersaksi pada tanggal tertentu.
Damai juga mengaitkan pengaturan itu dengan asas efisiensi peradilan. Ia menilai waktu pemeriksaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian agar keterangan saksi dapat dinilai dalam rangkaian fakta yang relevan.
Dalam tulisannya, Damai menyebut Jokowi telah menyampaikan kesediaan untuk menghormati proses hukum dan hadir ketika dipanggil secara resmi oleh majelis hakim.
"Tercatat oleh publik melalui berbagai situs dan channel beberapa yutub, Jokowi konfirmasi langsung kepada publik nyatakan komitmennya untuk menghormati proses hukum dan siap hadir di persidangan saat dijadwalkan secara resmi oleh majelis hakim," tulis Damai.














