Media Kampung – Penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mendesak otoritas bursa Indonesia membuktikan penegakan hukum yang nyata di pasar modal, bukan hanya menerbitkan aturan baru. Desakan itu muncul di tengah kekhawatiran investor global soal keterbukaan kepemilikan saham dan efektivitas pengawasan perdagangan.

MSCI menilai pembenahan regulasi saja belum cukup bila tidak diikuti tindakan tegas terhadap pelaku pasar yang melanggar aturan. Sorotan itu muncul dalam pertemuan tertutup melalui telekonferensi antara pejabat MSCI Inc. dan lebih dari 100 investor global yang membahas usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Managing Director MSCI, Raman Aylur Subramanian, mengatakan persoalan Indonesia bukan sekadar perhitungan indeks, melainkan tata kelola pasar saham. Ia menyebut bursa Indonesia perlu melakukan reformasi mendasar untuk menindak pelaku pasar bermasalah.

Indonesia dinilai perlu melakukan reformasi mendasar untuk menindak pelaku pasar bermasalah, kata Raman, mengutip laporan Bloomberg.

MSCI membuka periode konsultasi hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir dijadwalkan pada 30 Juni 2027. Selama masa itu, otoritas bursa Indonesia dituntut menunjukkan penegakan hukum yang lebih kuat, mulai dari membongkar struktur kepemilikan yang tidak transparan, mengusut transaksi mencurigakan, hingga menjatuhkan sanksi tegas kepada grup konglomerasi besar.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK bersama organisasi self-regulatory organization (SRO) pasar modal tengah menjalankan reformasi integritas pasar untuk meningkatkan transparansi, likuiditas, dan penegakan aturan. Ia menyebut evaluasi MSCI pada Juni 2026 menilai positif 16 dari 18 indikator pasar modal Indonesia dibandingkan negara emerging market lain.

Friderica juga mengatakan Indonesia memiliki aturan yang mendukung transparansi, termasuk kewajiban mengungkap kepemilikan saham mulai 1 persen dan klasifikasi investor yang lebih rinci sebanyak 39 kategori. Menurut dia, sejumlah pasar lain menerapkan ambang keterbukaan di atas 5 persen.

Meski demikian, Friderica mengakui ada catatan pada aspek penindakan. Ada satu hal yang mungkin menjadi catatan, yang kita juga objektif menerima, yaitu enforcement yang dipandang belum cukup keras, kata Friderica saat sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/10).

OJK menyatakan terus memperkuat pengawasan dan penindakan di pasar modal.