Media Kampung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simandjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026. Pelantikan ini merupakan langkah penting dalam pengembangan daerah perbatasan di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara pada 15 Oktober 2026. Perubahan nomenklatur ini menandakan adanya perluasan tugas BNPP, yang sekarang mencakup daerah-daerah tertinggal dan terpencil.
Harapan Mendagri
Mendagri Tito Karnavian berharap bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Maruli, BNPP dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. “Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Tito, tugas utama BNPP adalah mengembangkan daerah perbatasan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, BNPP juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga, serta mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk menjadikannya sebagai pusat ekonomi baru.
Kepala BNPPDT Maruli Simandjuntak
Sementara itu, Kepala BNPPDT Maruli menyatakan bahwa dengan perubahan nomenklatur, dirinya akan fokus pada pengelolaan daerah perbatasan dan terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui dukungan perangkat kerja dan bimbingan dari Mendagri, Maruli bertekad menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan,” tegasnya. Dalam acara tersebut, juga hadir Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta pejabat terkait lainnya.
