Media Kampung – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi waktu satu minggu kepada pemerintah daerah untuk membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG). Tito mengatakan saat ini satgas tersebut sudah terbentuk di 230 daerah.
“Sebagai pembina pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan dan mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi demi kesuksesan ini. Di antaranya adalah peran dari kepala daerah untuk membentuk satgas. Ada sebagian besar sudah terbentuk, ada yang belum,” ujar Tito usai rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Tito menegaskan daerah yang belum membentuk Satgas MBG dalam tenggat itu akan mendapat teguran. Ia juga menyebut Inspektorat Jenderal Kemendagri akan mengecek langsung pelaksanaannya.
“Saya memberikan waktu 1 minggu untuk daerah-daerah lain yang belum memiliki Satgas MBG, untuk mereka membentuk,” kata Tito.
Ia menambahkan, bila setelah sepekan masih ada daerah yang belum membentuk satgas, Kemendagri akan mengumumkan daerah tersebut dan mengirimkan surat teguran. Surat itu juga akan ditembuskan ke DPRD setempat untuk ditindaklanjuti.
“Supaya nanti DPRD-nya bisa mempertanyakan. Dan di media kan nanti ketahuan nanti daerah mana yang peduli kepada rakyatnya mana yang enggak,” ujarnya.
Tito menjelaskan, tugas utama Satgas MBG adalah melakukan inspeksi kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemeriksaan itu dilakukan dengan mengacu pada 14 indikator yang telah disiapkan Kepala BGN.
Hasil inspeksi kemudian akan menjadi dasar penilaian, apakah SPPG dinyatakan layak dilanjutkan, layak dengan perbaikan, atau tidak layak berdasarkan indikator tersebut.













