Media Kampung – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memastikan anggaran maupun jadwal pembagian telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Wibowo, mengatakan pemerintah belum menetapkan baik anggaran pengadaan HP maupun waktu pelaksanaannya. “Anggaran untuk HP-nya itu nanti kita bahas. Ya, nanti kita akan bahas itu lagi,” kata Dradjad ketika ditemui wartawan di JCC, Jakarta, Rabu (14/10).
Saat ditanya apakah pembagian HP bisa dilakukan tahun ini, Dradjad belum bisa memastikannya. “Ya, kan belum dibahas. Kalau sudah kita bahas baru kita sampaikan,” ujarnya. Dradjad juga belum bisa menjelaskan kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab atas program tersebut, termasuk apakah pelaksanaannya akan berada langsung di bawah Kementerian Keuangan. “Tunggu lah. Kan banyak sekali PR-nya ini,” kata Dradjad.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pemerintah membagikan HP kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan. Rencana itu berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas akses perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening, sekaligus mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital. Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam memperluas akses layanan keuangan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Di sisi lain, Drajad memastikan anggaran untuk program pembukaan rekening telah disiapkan. Namun, pemerintah masih akan membahas mekanisme dan instrumen pelaksanaannya. Dia menargetkan program ini ditujukan bagi masyarakat berusia di atas 17 tahun dapat direalisasikan tahun ini, tanpa harus menunggu hingga 2027. “Oh enggak ya. 2026 kita harapkan bisa dilakukan. Karena memang kita siapkan untuk 2026. Iya, betul 2026,” kata Drajad.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut bakal memprioritaskan masyarakat yang masuk desil I hingga desil IV dengan total sasaran sekitar 25,1 juta penduduk. “Prioritas sekarang desil I sama desil IV sekitar 25,1 juta penduduk kita yang kita akan targetkan untuk pembukaan rekening,” kata Ferry. Menurutnya, pemerintah memfokuskan pelaksanaan program pada kedua kelompok tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan perluasan sasaran.
