Flávio Bolsonaro, kandidat presiden Brasil dari partai PL, kembali menegaskan posisinya untuk menghapus sistem reeleição atau pemilihan ulang dalam pemilihan umum. Dalam pernyataannya terbaru, Flávio menyatakan bahwa jika terpilih, ia akan mendukung perubahan peraturan yang berlaku, termasuk untuk dirinya sendiri.
Pernyataan ini mencerminkan sikap yang serupa dengan yang diambil oleh ayahnya, Jair Bolsonaro, yang juga pernah berjanji untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan ulang, namun akhirnya mencalonkan diri pada tahun 2022. Flávio menekankan bahwa ia tidak berniat mengubah hukum yang melarang anggota keluarga dari posisi suksesi kepresidenan.
Pada hari Rabu, ketua partai PL, Valdemar da Costa Neto, mengisyaratkan bahwa Jair Bolsonaro bisa menjadi kandidat kuat untuk pemilihan presiden tahun 2030 jika Flávio terpilih. Untuk menghapus reeleição, diperlukan sebuah Proposta de Emenda Constitucional (PEC) karena ketentuan mengenai masa jabatan presiden tertuang dalam Pasal 14, paragraf 5, dari Konstitusi Brasil, yang diperkenalkan melalui Amandemen Konstitusi No. 16 pada tahun 1997.
PEC 4/2026, yang digagas oleh Flávio Bolsonaro, bertujuan untuk melarang presiden terpilih menjabat lebih dari satu periode berturut-turut. Agar dapat disetujui, proposal ini harus melewati dua putaran pemungutan suara di Dewan Perwakilan dan Senat, dengan dukungan minimal tiga per lima suara dari anggota legislatif, yaitu 308 anggota dewan dan 49 senator.
Menurut ahli hukum Vera Chemim, teks asli Konstitusi tidak mengizinkan reeleição untuk presiden, dan perubahan tersebut dilakukan melalui amandemen. Salah satu poin kontroversial adalah apakah aturan baru ini akan berlaku untuk presiden terpilih pada tahun 2026. Flávio mengusulkan agar penghapusan reeleição berlaku untuk masa jabatannya yang dimulai pada tahun 2027, dan juga membuka kemungkinan untuk memperpanjang durasi masa jabatan presiden dari empat menjadi lima tahun.
Namun, advokat dan akademisi Caio Guerra memperingatkan bahwa penerapan aturan ini secara langsung merupakan risiko hukum terbesar dari proposal tersebut. Menurutnya, hukum dari Mahkamah Agung Brasil (STF) tentang anterioridade pemilihan melarang perubahan aturan pemilihan diterapkan pada pemilihan yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa perubahan tersebut harus mulai berlaku pada pemilihan berikutnya setelah amandemen disahkan. Vera Chemim menambahkan bahwa penerapan selama masa jabatan presiden yang dimulai pada 2027 akan bergantung pada adanya aturan transisi yang jelas untuk penerapannya.
