Media Kampung, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan dengan sejumlah rumah sakit daerah, pemerintah pusat, dan swasta di Kantor Wali Kota Depok. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas jaringan kerja sama dalam layanan kesehatan di wilayah Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini melibatkan 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Jawa Barat, rumah sakit milik pemerintah pusat, serta sejumlah rumah sakit swasta. Dengan adanya sistem terintegrasi ini, diharapkan warga Jawa Barat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, termasuk perawatan darurat meskipun berada di luar daerah domisili administratif mereka.
“Kendala rujukan, persoalan administrasi, hingga hambatan pembiayaan dan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh pengobatan,” tegas Dedi Mulyadi. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah wajib hadir untuk memastikan seluruh rakyat terlindungi saat menghadapi kondisi kritis atau sakit.
Kerja sama ini melibatkan sejumlah RS rujukan nasional milik pemerintah pusat seperti RSPAD Gatot Soebroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Selain itu, terdapat juga RS rujukan spesialis seperti RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta RS Kanker Dharmais yang turut terlibat dalam kolaborasi ini.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penguatan kerja sama ini adalah bagian dari reformasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengubah pola lama. Ia ingin agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah mendapatkan aduan dari masyarakat, tetapi lebih proaktif dalam menanggapi setiap persoalan kesehatan yang dialami oleh warga.
Untuk mencapai hal tersebut, Dedi mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat untuk membangun sistem pemantauan dini (early warning system) yang responsif terhadap laporan masyarakat. Dengan sistem deteksi cepat tersebut, diharapkan setiap persoalan kesehatan dapat segera ditangani dengan baik.
