**Media Kampung** – Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10/2026) menjadi momen penting bagi DPR RI dalam menekankan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pidato yang membacakan pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Ia menyatakan, “DPR RI memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat selama masa persidangan ini, mulai dari kerentanan sosial, ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), bencana alam, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).”

Dasco menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. “Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujarnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI akan memastikan bahwa persoalan-persoalan tersebut ditangani secara tepat. Penanganan bencana dan karhutla harus dilakukan secara terpadu, sementara penyaluran bantuan sosial harus semakin akurat dan tepat sasaran.

“Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran,” tambah Dasco.

Lebih lanjut, DPR RI akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dasco menyampaikan, “Melalui fungsi anggaran, DPR RI memastikan setiap uang rakyat dalam APBN memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, DPR RI mengarahkan setiap kewenangan pemerintah dan setiap program negara dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.”

Dengan perhatian ini, diharapkan penanganan dan penyaluran bantuan sosial dapat lebih optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.