Media Kampung, Serang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun ketangguhan bencana melalui paradigma baru yang responsif dan antisipatif. Hal ini disampaikan Bima saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), yang berlangsung secara hybrid pada Rabu, 07 Oktober 2026.
Bima menjelaskan, paradigma antisipatif dan mitigasi berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diterapkan untuk menggeser pendekatan lama yang cenderung reaktif. “Kita harus menguatkan upaya mitigasi dan investasi kebencanaan sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memahami karakteristik, kebutuhan, dan risiko kebencanaan di masing-masing wilayah. “Saya mendorong kepala daerah untuk peduli terhadap berbagai hal, terutama pada isu kebencanaan,” ungkapnya.
Bima juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari pengalaman bencana yang telah dialami Indonesia, seperti tsunami Aceh, yang mendorong pengembangan kapasitas fast response dan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Pemda tidak lagi cukup hanya mengandalkan paradigma responsif, tetapi juga perlu memperkuat paradigma antisipatif. Pemahaman mengenai mitigasi bencana harus dibangun hingga tingkat masyarakat,” tambahnya.
Ia memberikan contoh penerapan antisipasi bencana di Jepang, di mana masyarakat telah memahami langkah keselamatan yang harus dilakukan saat gempa, seperti berlindung di bawah meja dan tidak langsung keluar dari bangunan. Selain itu, masyarakat juga dibekali dengan disaster kit untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana.
