Media Kampung – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka malam ini. Putusan tersebut adalah hasil dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan beberapa pihak lainnya.

Pembacaan putusan ini berlangsung di Gedung MK, Jakarta, pada pukul 20.00 WIB dan merupakan tanggapan atas gugatan yang mempersoalkan keabsahan pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Gugatan ini diajukan oleh KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan enam warga dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka mempertanyakan apakah Gibran memenuhi syarat pendidikan minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Menurut pemohon, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, pencalonan Gibran dapat dianggap cacat sejak awal. Hal ini mengacu pada Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang menekankan pentingnya kualifikasi pendidikan bagi calon pemimpin negara.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, dalam sidang sebelumnya menyatakan bahwa ada indikasi manipulatif terkait dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Mereka mempertanyakan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut dan berargumen bahwa kelulusan perguruan tinggi tidak otomatis membuktikan bahwa syarat pendidikan minimal telah terpenuhi.

Perkara ini muncul setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024. Meskipun permohonan ini diajukan setelah batas waktu pengajuan PHPU, pemohon berpendapat bahwa pemeriksaan tetap diperlukan demi keadilan substantif.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, membantah tuduhan bahwa ada aturan yang sengaja dibuat untuk meloloskan Gibran dalam pencalonannya. KPU menegaskan bahwa semua proses pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.