Media Kampung – Memasuki bulan Oktober, sejumlah provinsi di Indonesia menggelar program pemutihan pajak kendaraan, menawarkan keringanan administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang bervariasi, mulai dari penghapusan denda hingga diskon tarif. Program ini tidak memiliki durasi penyelenggaraan yang sama di setiap daerah, di mana beberapa program akan berakhir pada Oktober ini, sementara yang lainnya akan berlangsung hingga akhir 2026.
Banten
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mengadakan diskon PKB yang dimulai sejak 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Untuk mutasi masuk ke Provinsi Banten, periode diskon berlaku hingga 23 Desember 2026. Diskon yang ditawarkan adalah 40 persen untuk mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20 persen untuk kendaraan pribadi, dan diskon 5 persen untuk pokok PKB sebelum jatuh tempo, serta penghapusan 100 persen denda SWDKLLJ dan PKB.
Jawa Tengah
Bapenda Jawa Tengah juga melaksanakan keringanan administratif PKB, yang meliputi bebas sanksi administrasi dan progresif, mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Selain itu, tidak ada biaya SWDKLJJ untuk tahun sebelumnya.
Lampung
Bapenda Lampung baru saja memperpanjang masa diskon untuk keringanan PKB dan Bea Balik Nama hingga 31 Oktober 2026. Bagi pemilik kendaraan yang menunggak satu tahun atau lebih, cukup membayar PKB tahun berjalan. Bagi kendaraan yang menunggak lebih dari satu tahun dengan usia di atas 20 tahun, hanya perlu membayar pokok pajak tahun berjalan. Semua denda dan tunggakan akan dihapus, serta bebas dari denda dan pajak progresif.
Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Selatan menawarkan program keringanan berupa penghapusan denda PKB dan diskon pokok PKB masing-masing 100 persen dan 50 persen. Program ini hanya berlangsung hingga 31 Oktober 2026.
Kalimantan Selatan
Bapenda Kalimantan Selatan memberikan insentif berupa bebas denda pokok dan diskon pokok PKB tahun berjalan sebesar 50 persen untuk kendaraan roda empat, serta 20 persen untuk kendaraan roda dua dan tiga.
Kepulauan Riau
Bapenda Kepulauan Riau (Kepri) juga menggelar pemutihan PKB dengan beberapa program, termasuk pembebasan administrasi PKB sebesar 100 persen, pengurangan pokok PKB selain tahun berjalan sebesar 50 persen, serta pembebasan BBNKB II dan denda SWDKLLJ sebesar 100 persen.













