Media Kampung, Makassar – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menghadiri acara Data Akurat, Sasaran Tepat Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Sudiang, Kota Makassar. Dalam acara tersebut, Gus Ipul mengajak ribuan ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RTRW) di Kota Makassar untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Tujuannya adalah membantu warga melakukan registrasi ulang dan memperbarui data perlindungan sosial.
Gus Ipul menekankan bahwa keterlibatan RTRW sangat penting, mengingat tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Banyak warga yang tidak memiliki telepon pintar, tidak mengetahui cara menggunakannya, atau membutuhkan pendampingan untuk mengakses layanan perlindungan sosial. Dia merujuk pada uji coba di Banyuwangi, di mana hanya 10 persen masyarakat yang mengajukan secara mandiri, sementara 90 persen lainnya dibantu oleh agen-agen Perlinsos.
“Agen Perlinsos dapat berasal dari siapa saja yang bersedia menjadi relawan untuk membantu warga. Mereka bisa mendaftarkan diri menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mendampingi masyarakat terdekat, terutama keluarga dan tetangga,” ujar Gus Ipul. Dia juga menekankan bahwa Agen Perlinsos tidak memiliki wewenang untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.
Agen Perlinsos membantu warga melakukan registrasi ulang sebagai penerima bantuan sosial (bansos) maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial. Pendampingan terutama diberikan kepada warga yang belum terjangkau atau mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penentuan kelayakan penerima bansos dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan data dari berbagai lembaga pemerintah. “Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima bansos atau tidak, karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah,” jelasnya.
Perlinsos Digital diterapkan untuk memperkuat akurasi data dan ketepatan sasaran bansos. Sistem ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini sedang dikembangkan di 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar. Gus Ipul menambahkan bahwa jika semuanya berjalan lancar, penyaluran bansos berdasarkan data digitalisasi ini akan dimulai pada tahun 2027.
Dalam proses registrasi ulang, penerima bansos akan melalui verifikasi biometrik atau pengenalan wajah untuk memastikan identitas penerima sesuai dengan orang yang sebenarnya. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan maupun menyanggah data sebagai bagian dari pemutakhiran data perlindungan sosial.













