Media Kampung – Bolivia menghadapi krisis ekonomi yang parah, ditandai oleh kelangkaan dolar dan demonstrasi besar-besaran. Dalam langkah untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah Bolivia di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Paz telah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diambil bersamaan dengan kesepakatan pinjaman senilai USD 1,9 miliar atau sekitar Rp 33,9 triliun yang disetujui oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Program pembiayaan ini bertujuan untuk membantu pemerintah Bolivia mengatasi defisit fiskal yang besar dan memperbaiki perekonomian yang menyusut akibat lonjakan inflasi. Sebagian dari dana ini juga akan digunakan untuk mendukung rumah tangga yang paling rentan di tengah gejolak sosial yang terjadi akibat pemotongan anggaran belanja pemerintah.
Dalam program yang dirancang selama 36 bulan, Bolivia akan menerima pencairan pertama sebesar USD 214 juta. Kesepakatan ini juga mencakup reformasi yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi swasta dan memperkuat kebijakan moneter negara.
Wakil Direktur Pelaksana IMF, Nigel Clarke, menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal sebagai jangkar utama program ini, yang diharapkan dapat mengatasi kerentanan fiskal dan eksternal Bolivia. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki situasi ekonomi saat ini tetapi juga membangun kembali cadangan devisa yang semakin menipis.
Sebelum kesepakatan ini, Bolivia telah mengalami penurunan produksi gas alam dan defisit anggaran yang semakin melebar. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan rencana untuk merestrukturisasi atau menutup perusahaan milik negara yang merugi.
Kebijakan penghapusan subsidi BBM dan program pinjaman dari IMF ini menjadi langkah signifikan bagi Bolivia dalam usahanya untuk mengatasi krisis dan membangun kembali ekonominya.
