Media Kampung, Banyuwangi – Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengajukan usulan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus kepelabuhanan guna mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Langkah ini dianggap penting mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas dan banyak kewenangan kepelabuhanan kini berada di tangan pemerintah daerah.
Pelabuhan Ketapang kerap mengalami kemacetan yang selama ini dianggap sebagai persoalan saja. Namun, menurut Made, kondisi tersebut dapat dijadikan momentum untuk mengembangkan sektor jasa kepelabuhanan di daerah ini sebagai sumber PAD yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Potensi PAD di Pelabuhan Ketapang
Ketua DPRD Banyuwangi menyoroti sejumlah potensi yang bisa dikelola oleh BUMD kepelabuhanan, seperti penyediaan air bersih, jasa pandu, hingga pelayaran. Banyuwangi memiliki infrastruktur air bersih yang memadai di kawasan pelabuhan, namun pengelolaannya belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Selama ini, air bersih yang digunakan di pelabuhan tidak diambil dari sumber yang dikelola daerah.
Selain itu, sektor pelayaran di Pelabuhan Ketapang juga berpeluang menjadi sumber pendapatan. Made mengusulkan agar kapal-kapal kecil yang tidak layak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah melalui BUMD, dengan menggantinya menggunakan kapal yang berkapasitas lebih besar dan memenuhi standar keselamatan.
Model Pengelolaan dan Kolaborasi
Pengelolaan operasional BUMD kepelabuhanan tidak harus dilakukan secara mandiri. Pemerintah daerah bisa menggandeng operator berpengalaman seperti ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dan KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) untuk mengelola manajemen pelabuhan. Dengan demikian, daerah tetap memperoleh pendapatan tanpa terbebani persoalan teknis operasional.
Made telah menyampaikan gagasan ini kepada Pemkab Banyuwangi, meskipun hingga kini belum mendapatkan respons resmi. Ia menilai pembentukan BUMD kepelabuhanan adalah solusi strategis di tengah keterbatasan kebijakan fiskal daerah.
Contoh Implementasi di Daerah Lain
Sebagai perbandingan, Made mencontohkan keberhasilan Cilegon yang telah memiliki BUMD kepelabuhanan. Melalui BUMD tersebut, pemerintah daerah dapat mengelola berbagai layanan jasa kepelabuhanan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
Pentingnya Optimalisasi Potensi Lokal
Pengembangan BUMD kepelabuhanan di Banyuwangi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan di Pelabuhan Ketapang. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kemacetan dan masalah operasional lain dapat diminimalisir, memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan pelabuhan.
Inisiatif ini menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pemanfaatan potensi yang telah ada secara optimal.
Tinggalkan Balasan