Media Kampung, Banyuwangi – Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengusulkan pembentukan Posko Pengaduan di Pelabuhan Ketapang sebagai sarana bagi pengguna jasa penyeberangan untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dan meningkatkan kualitas layanan di pelabuhan tersebut.
Usulan tersebut muncul setelah adanya aksi protes dari puluhan sopir truk logistik yang memblokade akses keluar Pelabuhan Ketapang pada Sabtu, 28 September 2026. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan panjang dan gangguan arus lalu lintas di sekitar pelabuhan. Para sopir menyampaikan kekecewaan terkait penggunaan dermaga LCM dan MB IV yang kembali melayani kendaraan kecil, sementara mereka menginginkan prioritas bagi kendaraan logistik berukuran besar agar arus angkutan barang lebih lancar.
Mediasi dan Temuan Permasalahan
Dalam mediasi yang dilakukan sehari sebelum aksi, Ketua DPRD Banyuwangi turun langsung menemui para sopir untuk mendengarkan aspirasi mereka sekaligus mempertemukan dengan para stakeholder penyeberangan, termasuk ASDP. Dari hasil pertemuan tersebut, ditemukan sejumlah masalah yang menjadi pemicu keluhan sopir, di antaranya dugaan praktik pilih-pilih kapal dan persoalan cashback yang dianggap menghambat pelayanan penyeberangan.
Made menegaskan bahwa persoalan-persoalan ini harus segera ditangani secara tegas oleh pihak terkait agar tidak berlarut dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ia juga menyarankan agar ASDP memperjelas aturan dan menindaklanjuti keluhan yang masuk agar layanan penyeberangan dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pengguna jasa.
Manfaat Posko Pengaduan
Pembentukan Posko Pengaduan di Pelabuhan Ketapang diharapkan menjadi wadah resmi bagi pengguna jasa, terutama sopir truk, untuk menyampaikan keluhan dan masukan. Posko ini akan berfungsi sebagai kanal komunikasi langsung antara masyarakat dan pengelola pelabuhan serta stakeholder terkait, sehingga setiap masalah dapat diverifikasi dan direspons dengan cepat.
Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi protes yang mengganggu operasional pelabuhan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas dan distribusi logistik, yang sangat penting bagi perekonomian Banyuwangi dan sekitarnya.
Konteks dan Dampak
Pelabuhan Ketapang merupakan titik penting penyeberangan antara Pulau Jawa dan Bali yang melayani berbagai kendaraan, termasuk kendaraan logistik berukuran besar. Kinerja pelabuhan yang optimal sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Keluhan sopir truk yang memicu aksi blokade menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan sistem layanan dan komunikasi antara pengguna jasa dengan pengelola pelabuhan. Dengan adanya Posko Pengaduan, diharapkan persoalan yang muncul dapat diselesaikan lebih awal sehingga tidak mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan masyarakat.
Inisiatif DPRD Banyuwangi ini merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pengembangan infrastruktur logistik yang lebih baik di daerah tersebut.
Tinggalkan Balasan