Media Kampung, Serang – Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Banten selama musim kemarau 2026 telah berdampak pada lebih dari 63 ribu keluarga yang mengalami kekurangan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten mencatat 63.226 keluarga terdampak yang tersebar di 64 kecamatan, 202 desa, dan 450 lingkungan hingga 18 September 2026.
Skala Dampak Kekeringan di Banten
Kepala Pelaksana BPBD Banten, Lutfi Mujahidin, menyampaikan bahwa wilayah terdampak sangat luas sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi dengan berbagai instansi dan organisasi. Kabupaten Lebak dan Pandeglang menjadi daerah yang paling parah mengalami kekeringan, diikuti oleh Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Kota Serang relatif lebih mampu memenuhi kebutuhan air berkat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), meskipun pasokan air tidak selalu tersedia sepanjang hari.
Upaya Penanggulangan dan Tantangan Distribusi Air
BPBD Banten mengakui keterbatasan sumber daya untuk menangani distribusi air secara mandiri. Oleh karena itu, mereka menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI), TNI-Polri, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Dinas Pekerjaan Umum untuk membantu pendistribusian air. Namun, air yang didistribusikan biasanya hanya mencukupi kebutuhan selama tiga hingga empat hari, sehingga kebutuhan air warga terus berulang.
Kondisi kekeringan juga menyebabkan perbedaan kebutuhan air antar warga. Beberapa masih memiliki air untuk mandi dan mencuci tetapi kekurangan air minum yang layak, sementara sebagian lain bahkan sulit mendapatkan air untuk kebutuhan dasar sekalipun.
Permasalahan Kualitas dan Sumber Air
Selain kuantitas, kualitas air juga menjadi perhatian. Di kawasan Mauk, Kabupaten Tangerang, misalnya, air tanah mengandung kadar payau yang tidak cocok untuk konsumsi. Penanganan masalah ini memerlukan solusi yang lebih tepat.
Inisiatif Pembangunan Sumur Dalam
Untuk mengurangi ketergantungan pada distribusi tangki air, BPBD mendorong pembangunan sumur dalam di beberapa titik. Rencana ini melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang siap membantu pembiayaan, dengan estimasi biaya sekitar Rp50 juta per sumur. Sumur dalam ini direncanakan menggali hingga kedalaman lebih dari 100 meter untuk mendapatkan sumber air yang layak. Namun, lokasi pembangunan sumur harus berada di fasilitas umum untuk menghindari potensi konflik pemanfaatan lahan.
Kondisi dan Harapan Masyarakat
Meskipun kekeringan berdampak luas, BPBD Banten belum menerima laporan adanya kematian akibat kekurangan air. Warga dengan kemampuan ekonomi masih dapat membeli air tangki secara mandiri. Namun, penderitaan akibat kekurangan air tetap dirasakan oleh masyarakat terdampak.
BPBD terus berupaya bersama berbagai pihak untuk mengatasi dampak kekeringan yang belum sepenuhnya teratasi oleh hujan yang turun beberapa kali. Hujan tersebut belum mampu mengisi kembali cadangan air tanah secara signifikan, sehingga tantangan penyediaan air bersih masih berlangsung.
Tinggalkan Balasan