Media Kampung – Perkara hak asuh anak yang melibatkan Sarwendah dan Ruben Onsu masih bergulir. Di tengah proses hukum itu, pihak Sarwendah disebut telah mengakses layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan menjadikannya sebagai bagian dari bukti di persidangan.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengatakan pengaduan ke UPTD PPA dilakukan pada Juli 2026. Menurut dia, lembaga tersebut kemudian menerbitkan surat keterangan pada Agustus 2026 dan mencatat Sarwendah bersama kedua putrinya sebagai pihak yang membutuhkan pendampingan dalam perkara ini.
Pengaduan ke UPTD PPA dijadikan alat bukti
Chris menyampaikan bahwa pihaknya datang ke UPTD PPA untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dan anak-anak. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci isi aduan maupun materi surat keterangan yang dikeluarkan lembaga tersebut.
Menurut Chris, dokumen itu akan dipakai sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan yang masih berjalan. Karena itu, pihaknya memilih tidak membuka isi lengkap pengaduan kepada publik.
UPTD PPA berfungsi memberi perlindungan kepada perempuan dan anak
UPTD PPA merupakan unit layanan di tingkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Layanan ini umumnya ditujukan bagi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, atau perlakuan lain yang mengancam keselamatan dan hak-hak mereka.
Dalam kasus Sarwendah, Chris menyebut lembaga tersebut telah mencatat kliennya dan dua anaknya sebagai korban, sehingga mereka berhak mendapatkan pendampingan sesuai mekanisme layanan yang tersedia.
Perkara hak asuh masih berlanjut
Hingga kini, perkara hak asuh anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu belum menunjukkan titik terang. Informasi yang disampaikan pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya menunjukkan bahwa proses hukum masih berjalan dan sejumlah langkah pembuktian masih disiapkan.
Meski begitu, detail perkara belum dibuka sepenuhnya ke publik karena masih menjadi bagian dari proses persidangan.














