Media Kampung – Pada peringatan Hari Kartini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyelenggarakan Rembug Perempuan di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa 21 April 2026.
Acara tersebut bertujuan mengumpulkan aspirasi perempuan untuk penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif.
Rembug ini dihadiri puluhan peserta dari beragam latar belakang, termasuk organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, dan komunitas literasi.
Perwakilan PKK kabupaten dan kecamatan, Aisyiyah, Muslimat NU, Perkumpulan Perempuan Katolik, Hindu, Buddha, serta Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) turut berpartisipasi.
Kepala desa, sekretaris desa perempuan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), kader posyandu, dan lembaga Migrant Care juga hadir dalam forum.
Ipuk menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada ranah keluarga, melainkan mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kepemimpinan.
“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak, sejalan dengan pemikiran Kartini,” ujar Ipuk.
Ia menambahkan bahwa Rembug Perempuan menjadi ruang dialog langsung untuk merumuskan langkah strategis pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan forum dibagi menjadi empat kelompok pembahasan: literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.
Sebelum diskusi, peserta melakukan kunjungan ke OPD terkait untuk mengumpulkan data lapangan, kemudian didampingi fasilitator dalam penyusunan rekomendasi.
Salah satu usulan utama datang dari perwakilan KUPI, Zulfi Zumala, yang menekankan penguatan literasi digital melalui pelatihan bagi anak, orang tua, serta layanan pengaduan kekerasan digital.
“Kami juga mengusulkan pelatihan literasi keuangan dan keamanan digital bagi perempuan,” tambah Zulfi.
Kelompok pemberdayaan perempuan mengusulkan program “Kanggo Riko” yang menargetkan kepala keluarga perempuan dengan pelatihan keterampilan ekonomi kreatif dan akses modal mikro.
Bidang kesehatan jiwa mengajukan pembuatan hotline kesehatan mental serta penyediaan layanan konseling di puskesmas dan komunitas.
Sementara kelompok bisnis dan ekonomi kreatif menekankan pentingnya pelatihan pemasaran digital, pengembangan produk lokal, dan kolaborasi dengan platform e‑commerce.
Forum menghasilkan sekian rekomendasi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027.
Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti hasil Rembug dengan menyusun program aksi terukur, termasuk alokasi anggaran khusus untuk program literasi digital dan ekonomi perempuan.
Kegiatan ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana peringatan Hari Kartini dapat dijadikan momentum konkret untuk meningkatkan partisipasi politik dan ekonomi perempuan di tingkat lokal.
Ke depan, Bupati Ipuk berjanji akan melanjutkan dialog serupa secara berkala, memastikan suara perempuan tetap terdengar dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan