Media Kampung – 11 April 2026 | Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang di Pauh, Padang. Kunjungan bertujuan meninjau progres dan menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan.
Banjir bandang yang melanda Pauh pada akhir tahun lalu menewaskan puluhan orang dan menghancurkan ribuan rumah, memaksa ribuan warga mengungsi ke posko sementara. Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) menyiapkan program hunian tetap sebagai solusi jangka panjang.
Program tersebut dikenal sebagai Danantara, sebuah inisiatif nasional yang mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah permanen bagi keluarga terdampak. Danantara mengintegrasikan bantuan dana, perencanaan tata ruang, dan pelibatan kontraktor lokal.
Selama kunjungan, Rosiade meninjau area pembangunan yang telah selesai 30 persen, mencakup pondasi dan struktur dasar beberapa unit rumah. Ia mencatat bahwa pekerjaan masih terhambat oleh faktor logistik dan keterlambatan material.
“Kami harus memastikan bahwa korban tidak harus menunggu bertahun‑tahun untuk kembali ke rumah yang layak,” ujar Rosiade kepada jurnalis setempat. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen legislatif untuk mempercepat proses.
Rosiade juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat, Bupati Padang Pariaman, dan kepala BPBD setempat untuk mengevaluasi jadwal penyelesaian. Semua pihak sepakat menambah tenaga kerja dan mengefisienkan rantai pasok bahan bangunan.
Pemerintah daerah mengklaim bahwa alokasi dana Danantara untuk Pauh telah mencapai 80 persen dari total anggaran yang disetujui. Namun, penggunaan dana masih harus melewati proses verifikasi dan audit, yang menjadi salah satu penyebab penundaan.
Di samping pembangunan rumah, program juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, dan akses jalan. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan kelayakan hunian dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
Masyarakat korban menyambut baik kunjungan Rosiade, namun mengungkapkan keprihatinan atas lambatnya progres. “Kami sudah menunggu hampir dua tahun, harapannya rumah dapat selesai segera,” kata salah satu kepala keluarga.
Menanggapi keluhan tersebut, Rosiade menekankan bahwa proses pengadaan harus tetap transparan dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa DPR akan memantau secara berkala untuk menghindari penyimpangan.
Pemerintah pusat juga menyatakan kesiapan menyalurkan tambahan dana jika diperlukan, asalkan ada justifikasi teknis yang kuat. Koordinasi antara kementerian terkait dan otoritas daerah diharapkan dapat mempercepat alur kerja.
Analisis para pakar pembangunan menilai bahwa keberhasilan program Danantara sangat dipengaruhi oleh sinergi antara sektor publik dan swasta. Mereka menyarankan penggunaan teknologi manajemen proyek untuk memantau timeline secara real‑time.
Dengan tekanan politik dan sosial, percepatan pembangunan huntap di Pauh menjadi indikator kesiapan pemerintah dalam menangani bencana. Keberhasilan proyek ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang mengalami musibah serupa.
Pada akhirnya, Rosiade menegaskan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari kesejahteraan warga. Kunjungan ini diharapkan menjadi titik tolak bagi penyelesaian cepat dan tepat bagi para korban banjir bandang di Pauh, Padang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan