Media Kampung – 11 April 2026 | Cak Imin, Ketua Lembaga Haji Provinsi Jawa Timur, menilai wacana “war tiket” dalam proses penempatan haji tidak memberikan solusi yang memadai bagi calon jamaah.
Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak memperhitungkan keadilan sosial, mengingat banyak calon jamaah berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Cak Imin mencontohkan bahwa antrian resmi di kantor Kementerian Agama sering kali memakan waktu puluhan tahun, sementara sistem “war tiket” menimbulkan persepsi bahwa siapa yang mampu membayar lebih cepat dapat memperoleh tempat.
Dalam pernyataannya, ia menolak gagasan bahwa persaingan harga tiket dapat meningkatkan efisiensi alokasi kuota haji secara keseluruhan.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama haji adalah memenuhi ibadah, bukan menjadi arena komersial yang memprioritaskan kemampuan finansial.
Pihak Lembaga Haji Jawa Timur juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kuota haji berdasarkan pertimbangan demografis dan kemampuan logistik.
Penggunaan “war tiket” dapat memicu praktik penjualan tiket secara tidak resmi, yang berpotensi menimbulkan penipuan dan kerugian bagi jamaah.
Cak Imin menyoroti bahwa terdapat laporan peningkatan kasus penjual tiket gelap yang memanfaatkan kepanikan calon jamaah.
Ia meminta aparat terkait untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelaku penjualan tiket ilegal.
Selain itu, Cak Imin mengusulkan pembaruan sistem antrian yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk transparansi proses.
Ia juga mengusulkan peningkatan kuota haji secara bertahap, seiring dengan peningkatan kapasitas operasional maskapai penerbangan dan akomodasi.
Penambahan kuota ini dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan dengan mengandalkan kompetisi harga tiket.
Komentar Cak Imin mendapat respons positif dari sejumlah organisasi jamaah yang menganggap wacana “war tiket” merusak semangat kebersamaan.
Para tokoh komunitas menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi hak jamaah senior yang telah menunggu lama.
Di sisi lain, sejumlah pihak masih mendukung “war tiket” dengan argumen bahwa persaingan dapat mempercepat proses alokasi.
Cak Imin menanggapi argumen tersebut dengan menegaskan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan keadilan dan keamanan jamaah.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan semua pemangku kepentingan dapat bersinergi menciptakan sistem haji yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan umat.
Kondisi saat ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh, agar jamaah tidak lagi berada dalam dilema antara menunggu lama atau terjebak dalam kompetisi tiket yang tidak terjamin.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan