Media Kampung – 08 April 2026 | Linmas Pergerakan Nasional Umat (LPNU) menilai bahwa krisis energi yang melanda Indonesia bukan semata akibat faktor eksternal, melainkan disebabkan oleh kebijakan dalam negeri yang tidak efektif selama bertahun‑tahun.
Kebijakan subsidi energi yang bersifat sementara dan tidak terarah menimbulkan distorsi pasar, sehingga produsen enggan meningkatkan kapasitas pembangkit.
Akibatnya, fluktuasi harga energi konsumen meningkat, menambah beban rumah tangga dan pelaku industri secara signifikan.
LPNU menyoroti bahwa upaya diversifikasi sumber energi masih terhambat oleh birokrasi yang lambat dan kurangnya koordinasi antar kementerian terkait.
“Kita harus memperbaiki kebijakan domestik terlebih dahulu sebelum menilai dampak global,” ujar ketua LPNU, Dr. Ahmad Fauzi, dalam konferensi pers kemarin.
Ia menambahkan bahwa tanpa reformasi struktural, Indonesia akan terus bergantung pada impor bahan bakar, memperlemah neraca perdagangan.
Data Kementerian Energi menunjukkan peningkatan impor minyak mentah sebesar 30% pada kuartal terakhir dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketergantungan pada energi fosil juga memperlambat transisi menuju energi terbarukan yang telah menjadi agenda prioritas pemerintah.
LPNU menuntut pemerintah menetapkan kebijakan tarif yang transparan, mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran, dan mempercepat perizinan proyek energi bersih.
Jika langkah tersebut tidak diambil, LPNU memperingatkan bahwa krisis energi dapat berlanjut dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan menata kembali kebijakan domestik, LPNU berharap Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energi, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan