Media Kampung – 07 April 2026 | Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menanggapi video Saiful Mujani yang mengusulkan upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa seruan tersebut melanggar prinsip demokrasi konstitusional dan dapat menimbulkan bahaya bagi stabilitas negara.
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Fahri menekankan bahwa kritik harus disampaikan melalui mekanisme yang diatur konstitusi.
Menurutnya, memberi ruang bagi tindakan inkonstitusional akan membuka peluang kekacauan di tengah situasi global yang tidak menentu.
Fahri menambah bahwa sistem Indonesia memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga presiden bukan satu-satunya pemegang otoritas.
Oleh karena itu, cabang kekuasaan lain juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah.
Ia mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri dan menahan diri dari provokasi yang dapat merusak persatuan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Fahri menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan Presiden Prabowo, menyebutnya sebagai upaya memperbaiki kebocoran dan pemborosan.
“Tidak ada niat buruk dari Presiden, semua langkah itu untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Saiful Mujani, profesor ilmu politik dan pendiri SMRC, dalam video tersebut menyatakan bahwa mekanisme pemakzulan formal tidak efektif dan mengusulkan konsolidasi sipil untuk menggulingkan pemerintah.
Pernyataan tersebut cepat viral di media sosial dan memicu kecaman dari sejumlah tokoh, termasuk mantan Kepala PCO Hasan Nasbi.
Hasan Nasbi menilai bahwa ajakan menggulingkan presiden melampaui batas demokrasi dan mencerminkan pemahaman yang keliru tentang esensi kebebasan politik.
Fahri menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dihormati asalkan tidak berujung pada tindakan melanggar konstitusi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kestabilan politik di tengah ketidakpastian ekonomi global dan konflik regional.
“Dunia sedang membutuhkan kita untuk tetap kompak dan bersatu,” kata Fahri dalam penutupnya.
Pemerintah menegaskan kembali komitmen untuk menindak tegas segala provokasi yang dapat mengancam tatanan konstitusional.
Kementerian PKP akan terus memantau dinamika opini publik dan bekerja sama dengan lembaga keamanan untuk mencegah penyebaran retorika berbahaya.
Situasi ini menegaskan kembali pentingnya dialog konstruktif dalam kerangka konstitusi demi menjaga kelangsungan demokrasi Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan