Media Kampung – 06 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyampaikan tanggapan resmi atas kritik yang dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand) kepada Presiden Joko Widodo terkait kunjungan Presiden ke Sumatera Barat.
Rosiade menegaskan bahwa kritik politik harus dilandasi objektivitas dan disampaikan dengan tata krama yang sesuai, bukan sekadar ekspresi kemarahan atau seruan emosional.
Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional, tetapi hak tersebut harus dipraktikkan dalam kerangka etika dan rasa hormat terhadap institusi negara.
Dalam pernyataan yang diberikan kepada media, Rosiade menolak tuduhan bahwa Prabowo Subianto, tokoh utama koalisi pendukung Presiden, menyinggung peran BEM Unand secara pribadi.
Ia menegaskan bahwa partai Gerindra selalu mendukung proses demokrasi yang sehat, termasuk kritik yang membangun terhadap kebijakan pemerintah.
Rosiade juga mengingatkan bahwa BEM Unand memiliki tanggung jawab sebagai perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif, bukan sekadar menyoroti kelemahan tanpa solusi.
Ia menolak penggunaan bahasa yang bersifat provokatif atau menyerang pribadi, dan menekankan pentingnya mempertahankan norma kesopanan dalam debat publik.
Penjelasan tersebut muncul setelah beberapa mahasiswa mengkritik kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada pemuda, serta menilai kunjungan Presiden sebagai upaya politik semata.
Kritik tersebut dipublikasikan melalui akun resmi BEM Unand di media sosial, menimbulkan sorotan publik dan reaksi beragam di kalangan politikus.
Rosiade menilai bahwa kritik ekonomi dan kebijakan harus didukung data yang kuat serta analisis yang mendalam, bukan sekadar opini tanpa dasar.
Ia mengajak BEM Unand untuk menyertakan rekomendasi kebijakan yang konkret, sehingga kritik dapat menjadi kontribusi positif bagi pemerintah.
Selain itu, Rosiade menyoroti pentingnya dialog langsung antara perwakilan mahasiswa dan pejabat pemerintah, sebagai upaya menjembatani kesenjangan persepsi.
Rosiade menegaskan bahwa partainya tetap terbuka untuk berdiskusi dengan organisasi mahasiswa, selama diskusi dijalankan dengan itikad baik dan saling menghormati.
Ia menolak segala bentuk intimidasi atau tekanan terhadap mahasiswa yang menyuarakan pendapat, sekaligus menolak segala bentuk pembelaan diri yang mengarah pada serangan pribadi.
Dalam konteks politik nasional, Rosiade menilai bahwa dinamika kritik terhadap pemerintah tidak dapat dipisahkan dari persaingan partai dan koalisi.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan harus dikelola melalui mekanisme kelembagaan, bukan melalui aksi demonstrasi yang dapat mengganggu ketertiban.
Rosiade menambahkan bahwa penggunaan bahasa kasar atau penghinaan hanya memperburuk citra institusi akademik dan politik.
Ia mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki peran historis dalam memperjuangkan demokrasi, namun peran tersebut harus diiringi dengan kedewasaan politik.
Para pengamat politik menilai pernyataan Rosiade sebagai upaya menenangkan situasi dan mengembalikan fokus pada isu-isu kebijakan yang lebih substantif.
Beberapa ahli menilai bahwa kritik BEM Unand mencerminkan kekhawatiran generasi muda terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
Mereka menilai bahwa respons Rosiade dapat menjadi sinyal bahwa partai Gerindra siap mendengarkan aspirasi mahasiswa, asalkan disampaikan secara terstruktur.
Pernyataan Rosiade juga menyinggung pentingnya menegakkan standar etika dalam komunikasi politik, khususnya di era digital yang rawan hoaks.
Ia mengajak semua pihak, termasuk media, untuk melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan konflik.
Dalam penutupnya, Rosiade mengajak BEM Unand untuk melanjutkan peran sebagai watchdog yang kritis namun konstruktif, dengan tetap menjaga adab dalam setiap penyampaian.
Ia menegaskan kembali komitmen Gerindra untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka demi kepentingan bangsa dan negara.
Situasi ini mencerminkan dinamika hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan organisasi mahasiswa yang terus berkembang dalam kerangka demokrasi Indonesia.
Ke depan, diharapkan adanya forum-forum resmi yang dapat menampung aspirasi mahasiswa tanpa mengorbankan kesopanan atau integritas politik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan