Media Kampung – 06 April 2026 | Ketua MPR RI Ahmad Muzani tiba di Yogyakarta untuk melakukan kunjungan kerja ke kalangan ulama setempat. Dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan salam hangat dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kunjungan ini merupakan lanjutan dialog rutin antara lembaga legislatif dan tokoh keagamaan yang bertujuan memperkuat sinergi nasional. Muzani menekankan pentingnya peran ulama dalam menengahi isu-isu sosial dan politik.
Pada acara halalbihalal yang diadakan di Balai Pertemuan Yogyakarta, para ulama menanggapi salam Presiden dengan antusias. Mereka menilai pesan tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat persatuan umat.
Dalam sesi diskusi, Muzani mengangkat tema geopolitik regional yang memengaruhi kepentingan Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kondisi di Asia Tenggara, khususnya dinamika di Selat Malaka, membutuhkan sikap bijaksana dari semua pihak.
Seorang tokoh ulama, KH. Ahmad Fauzi, menanggapi dengan menekankan nilai‑nilai Islam sebagai pedoman dalam kebijakan luar negeri. “Kita harus menjaga perdamaian dengan tetap berpegang pada keadilan dan kemaslahatan bersama,” ujarnya.
Muzani menambahkan bahwa pemerintah mengharapkan dukungan moral dari kalangan keagamaan dalam mengatasi tantangan ekonomi global. Ia menyoroti inflasi dan volatilitas pasar sebagai isu yang perlu dipantau bersama.
Diskusi selanjutnya beralih pada agenda halalbihalal sebagai simbol kebersamaan antarumat beragama. Muzani menilai tradisi ini dapat menjadi jembatan dialog yang memperkuat toleransi.
Para ulama menyepakati bahwa perayaan halal‑bihalal harus tetap menjaga protokol kesehatan meski situasi pandemi telah melonggarkan pembatasan. Mereka menyarankan pembatasan kerumunan dan penggunaan masker bila diperlukan.
Dalam kesempatan itu, Muzani menyampaikan rencana pemerintah untuk memperluas program pendidikan agama di tingkat pesantren. Program tersebut akan menekankan pada nilai kebangsaan dan pemahaman multikultural.
KH. Hasyim, ketua Majelis Ulama Indonesia cabang Yogyakarta, menanggapi dengan harapan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi otonomi lembaga keagamaan. “Kita tetap menjaga kemandirian, namun tetap bersinergi dengan negara,” katanya.
Kunjungan Muzani juga mencakup peninjauan fasilitas sosial yang dikelola oleh organisasi keagamaan, termasuk rumah singgah dan panti asuhan. Ia menilai kontribusi lembaga keagamaan dalam sektor sosial sangat signifikan.
Dalam pembahasan geopolitik, Muzani menyoroti ketegangan di Laut China Selatan serta dampaknya terhadap jalur perdagangan Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip kedaulatan dan hukum internasional.
Seorang pakar hubungan internasional, Dr. Siti Nurhaliza, mengomentari bahwa peran ulama dalam diplomasi publik dapat memperkuat citra Indonesia di mata dunia. “Suara moral yang kuat dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi,” ujarnya.
Muzani menutup kunjungan dengan menyampaikan terima kasih kepada para ulama atas sambutan hangat dan partisipasi aktif mereka. Ia menegaskan komitmen untuk melanjutkan dialog berkala.
Kunjungan ini diharapkan menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih inklusif, menggabungkan perspektif keagamaan dalam proses pembuatan keputusan nasional. Hal itu sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat persatuan bangsa.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Ketua MPR dan tokoh ulama Yogyakarta menunjukkan sinergi antara institusi negara dan komunitas keagamaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama berkelanjutan akan memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan