Media Kampung – 06 April 2026 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta pada Senin (5/4/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Muzani menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dalam dinamika politik nasional. Ia menolak pendekatan pragmatis yang dapat mengorbankan integritas perjuangan bangsa.
Dalam pertemuan itu, Muzani menyampaikan bahwa tradisi perjuangan harus tetap menjadi landasan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan nilai-nilai moral tidak boleh dilemahkan oleh kepentingan sesaat.
Ketua Umum Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. H. Abdul Munir, menanggapi dengan mengapresiasi sikap Ketua MPR. Munir menekankan peran organisasi dalam menjaga keutuhan sosial sekaligus mendukung kebijakan yang berlandaskan pada keadilan.
“Kami mengharapkan sinergi yang konstruktif antara lembaga negara dan organisasi keagamaan,” ujar Munir. “Kita harus bersama-sama menolak relativisme moral dalam politik.”
Muzani menambahkan bahwa pemahaman sejarah perjuangan harus dijadikan acuan dalam mengambil keputusan strategis. Ia menolak adanya politik praktis yang mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan.
Selain membahas nilai tradisi, kedua pihak meninjau program sosial yang sedang berjalan di wilayah Yogyakarta. Fokus utama diarahkan pada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.
Kerjasama dalam program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi menjadi salah satu agenda utama. Muzani menyatakan dukungan penuh DPR dalam mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
Para tokoh Muhammadiyah menyoroti pentingnya peran legislatif dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Mereka berharap MPR dapat menjadi jembatan antara aspirasi umat dan kebijakan negara.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen bersama melawan radikalisme. Muzani menegaskan bahwa tradisi kebangsaan harus menjadi benteng melawan segala bentuk ekstremisme.
Sejumlah tokoh politik lokal menyambut baik sinergi tersebut, mengingat Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam gerakan kemerdekaan. Mereka menilai kolaborasi ini dapat memperkuat persatuan nasional.
Acara diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kedua belah pihak sepakat melakukan evaluasi berkala guna memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana.
Dengan penutup yang menegaskan pentingnya menjaga tradisi serta menghindari pragmatisme berlebih, pertemuan ini diharapkan menjadi contoh bagi institusi lain dalam membangun hubungan yang berlandaskan pada nilai moral dan kepentingan rakyat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan