Media Kampung, Serang – Aksi demonstrasi memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Banten di depan Gedung DPRD Banten berujung bentrokan antara mahasiswa dan polisi. Beberapa mahasiswa dipukul dan diseret polisi saat terjadi aksi saling dorong di tengah demonstrasi. Aksi berlangsung di DPRD Banten, Sabtu (4 Oktober 2026). Mereka tergabung dalam Forum Banten Melawan (FORBAN) yang terdiri atas Komunitas Soedirman 30 (KMS30), Untirta Movement Community, Ikatan Mahasiswa Cilegon, dan Himpunan Mahasiswa Serang.
Salah satu peserta aksi mengatakan beberapa mahasiswa sempat diseret polisi ketika kericuhan berlangsung. Ia kemudian meminta agar diperbolehkan menjalankan salat di musala untuk menghindari pengeroyokan. “Sempat diseret tadi cuman kita minta solat di mushola dulu biar ga keroyok,” kata salah satu peserta aksi.
Kericuhan terjadi ketika massa mahasiswa berupaya masuk ke area Gedung DPRD Banten. Polisi yang berjaga kemudian menghadang massa sehingga terjadi aksi saling dorong. Situasi memanas setelah dorong-dorongan antara mahasiswa dan polisi berlangsung. Dalam kericuhan itu, sejumlah mahasiswa terlihat mendapat pukulan dari polisi. Polisi juga menyeret beberapa mahasiswa dari tengah kerumunan massa. Dua mahasiswa, yakni Ridwan dari Untirta Movement Community dan Bento dari KMS 30, sempat ditangkap polisi. Keduanya kemudian dilepaskan kembali.
Aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi mahasiswa untuk memperingati 26 tahun Provinsi Banten. Massa menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta kondisi masyarakat di Banten. Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang mereka nilai masih terjadi di Banten, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan, buruknya infrastruktur, ketidakmerataan layanan kesehatan, korupsi, kerusakan lingkungan, hingga konflik agraria yang berkaitan dengan proyek strategis nasional.
FORBAN menyoroti ketimpangan rata-rata lama sekolah antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan. Salah satu program Pemprov Banten yang dikritik adalah program Sekolah Gratis dan program Bang Andra yang dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar di masyarakat. Mereka juga mempersoalkan anggaran pembangunan infrastruktur desa yang disebut sekitar Rp164 miliar, dibandingkan anggaran tenaga ahli yang mereka sebut mencapai Rp55,47 miliar.
Di sektor transportasi, mahasiswa menilai layanan TransBanten belum menjangkau wilayah Banten Utara dan Banten Selatan secara memadai. Mereka meminta pemerintah memperluas operasional TransBanten. Pada sektor kesehatan, FORBAN menyoroti ketimpangan kualitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan standar puskesmas antara wilayah utara dan selatan Banten. Mereka juga menyinggung persoalan penyakit TBC, ISPA, dan HIV yang masih ditemukan di berbagai wilayah Banten. Mahasiswa turut mengkritik kondisi rumah sakit milik pemerintah. Mereka menilai RSUD Banten masih tertahan pada tipe B, sedangkan sejumlah rumah sakit di…
