Media Kampung, Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyatakan dukungan terhadap rencana LBH Aisyiyah mengikuti proses verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum pada 2027. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan koordinasi dan konsultasi di Pangkalpinang pada Rabu, 4 November 2026.
Pertemuan tersebut membahas kesiapan kelembagaan, persyaratan administrasi, serta tahapan yang harus dipenuhi LBH Aisyiyah sebagai calon pemberi bantuan hukum. Dalam pertemuan itu, LBH Aisyiyah juga menyampaikan rencana membuka kantor di Kabupaten Bangka Tengah.
Ketua Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah, Baharita, menyebut rencana mengikuti akreditasi 2027 di Bangka Tengah diharapkan dapat memperkuat ketersediaan layanan bantuan hukum di wilayah tersebut. Saat ini, menurut informasi yang disampaikan dalam pertemuan, Bangka Tengah baru memiliki satu organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi.
Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, mengatakan kehadiran organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi dapat membantu memperluas akses masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, terhadap layanan hukum. Ia menegaskan pemerataan layanan bantuan hukum merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun keterbatasan wilayah.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Babel, Slamet Iman Santoso, mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi dan kelembagaan sebelum mengikuti proses verifikasi dan akreditasi. Ia menyebut calon pemberi bantuan hukum perlu memastikan seluruh persyaratan terpenuhi, mulai dari legalitas organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, hingga kelengkapan dokumen administrasi sesuai ketentuan.
Dalam pertemuan tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Babel, Muhamat Ariyanto dan Margaret Sari S., juga memberikan penjelasan mengenai persyaratan serta mekanisme verifikasi dan akreditasi. Penjelasan itu mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap LBH Aisyiyah dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi dan kelembagaan sejak dini agar berpeluang mengikuti proses akreditasi 2027 secara optimal.














